Jakarta, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Syaiful Umam, menilai, dalam kasus suap Kemenakertrans sudah terlalu banyak provokasi dari banyak pihak yang mempunyai tendensi menghancurkan PKB dan ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.
“Oleh karenanya, KPK tidak boleh termakan provokasi pihak pihak tertentu yang ingin menghancurkan PKB dan Muhaimin itu,” katanya, Selasa (4/10).
Alumnus Hawaii University, AS, ini juga mengingatkan KPK agar pemeriksaan terhadap Menakertrans dilakukan secara fair dan proporsional berdasarkan fakta-fakta hukum. “Sejauh ada fakta hukum yang mendukung, silakan diproses lebih lanjut,” tambah dia.
Sementara, sejumlah partai politik (parpol) koalisi mengapresiasi sikap Menakertrans yang memenuhi panggilan pemeriksaan KPK di Jakarta, kemarin.
Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustopa menilai apa yang diperlihatkan Muhaimin patut dijadikan contoh sebagai pejabat maupun warga negara. “Kita sangat mengapresiasi kehadiran pak Muhaimin datang memenuhi panggilan KPK, kepatuhan terhadap proses hukum itu sangat penting. Ini bisa jadi contoh pejabat maupun warga negara yang patuh terhadap proses hukum,” kata Saan.
Senada, Sekjen DPP PPP, Muhammad Romahurmuziy menilai kedatangan Muhaimin ke KPK patut diapresiasi sebagai wujud persamaan kedudukan WNI di depan hukum.
“Seluruh pejabat publik kita harus memiliki komitmen yang sama untuk urusan penegakan hukum. Kedatangan ini harus bisa mengklarifikasi ada tidaknya keterlibatan menteri terhadap kasus hukum yang menimpa pejabat Kemenakertrans,” kata Romy.
Kedatangan Muhaimin lanjut Romy juga dirasa penting untuk digunakan sebagai klarifikasi persoalan hukum yang terjadi di institusi vital seperti kementerian. “Banyak persoalan lain yang membutuhkan perhatian seorang menteri, jadi sebaiknya klarifikasi ini bisa segera dituntaskan,” tambah dia.
Sumber: Suara Merdeka