Surabaya – Sekjen DPP PKB H Imam Nahrawi Sag, Membantah bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) setuju dengan pornografi dan pornoaksi dengan ketidak setujuannya disahkannya UU Pornografi.
“Kami tetap memiliki semangat Antipornografi, namun untuk mengesahkannya dalam bentuk UU kita setidaknya harus berfikir dua kali, karena didasari oleh kemajumukan bangsa ini,” Kata Imam saat ditemuai di Surabaya, Rabu (26/10).
Hal tersebut dikemukan oleh Imam saat ia menjadi pembicara dalam sebuah seminar Nasional yang bertajuk “kontruksi Hukum Tata Nagara Islam dalam Bingkai Konstitusi RI” dalam rangka menyambut HUT ke-50 (HUT Emas) Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
Imam juga menjelaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah bangsa dan negara yang bersifat majemuk yang tidak dapat dipaksakan untuk satu agama.
“sebuah contoh, sebuah peraturan yang Islami dapat saja diterapkan di Aceh, namun hal tersebut belum tentu dapat diterapkan dan berlaku secara nasional. Bisa saja, peraturan yang bersifat Islami dipakai di Aceh atau pun Jatim, namun bagaimana dengan Bali dan NTT, sudah pasti aka ada penolakan,” ujar Alumni IAIN Surabaya ini.
Hal ini akan sama seperti pengesahan UU Pornografi. “Kalau UU tersebut diberlakukan dan diterapkan secara nasional, maka masyarakat pedalaman Papua (Irian Jaya), Bali, dan provinsi lainnya akan protes. Apabila tetap dipaksakan maka hal ini akan mengancam keutuhan NKRI,” katanya.
Sumber: DPP PKB