Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tetap mendukung mekanisme penetapan dalam proses pengisian jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUUK DIY. Meski demikian, Sri Sultan tidak boleh berafiliasi kepada kelompok politik tertentu, baik sebagai simpatisan mapun secara struktural.
“Itu privilege politik yang kita berikan kepada Sultan untuk berdiri sama dan sejajar dengan semua masyarakat yang ada. Kurang pantas kalau Sultan sebagai raja berdiri di kelompok politik lain,” ujar anggota Komisi II DPR dari F-PKB Abdul Malik Haramain, di Jakarta, Selasa (17/5).
JAKARTA- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) tetap mendukung mekanisme penetapan dalam proses pengisian jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUUK DIY. Meski demikian, Sri Sultan tidak boleh berafiliasi kepada kelompok politik tertentu, baik sebagai simpatisan mapun secara struktural.
“Itu privilege politik yang kita berikan kepada Sultan untuk berdiri sama dan sejajar dengan semua masyarakat yang ada. Kurang pantas kalau Sultan sebagai raja berdiri di kelompok politik lain,” ujar anggota Komisi II DPR dari F-PKB Abdul Malik Haramain, di Jakarta, Selasa (17/5).
Undang-undang, lanjut Malik, tidak perlu mengatur secara teknis mekanisme penetapan. Serahkan saja kepada pihak keraton, termasuk jika mengalami persoalan dalam menentukan penerusnya semisal penggantinya itu ternyata belum cukup umur atau bukan laki-laki. “Sepertinya waktu kita kunjungan kerja (Kunker) ke DIY Sultan juga bisa menerima ide seperti ini,” ujarnya.
Malik menambahkan, dalam pembahasan nanti tidak perlu menekankan agar Sultan harus melepaskan baju politiknya sekarang juga. Yang terpenting dalam undang-undang disebutkan adanya aturan bagi Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Gubernur DIY untuk tidak berafiliasi dengan kelompok politik tertentu.
“Jadi siapa pun Sultan yang ditetapkan sebagai Gubernur DIY dia harus melepaskan baju politiknya, kalau dia tidak melepaskan berarti dia melanggar undang-undang. Ini juga berlaku kepada Sri Sultan seterusnya, jadi undang-undang yang menjadi acuannya,” tandas mantan Ketua Umum PB PMII ini.
Pembahasan RUUK DIY sendiri akan dilanjutkan pada Kamis (19/5) dengan agenda penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari masing-masing fraksi. (sumber: jurnalparlemen.com)