Jagat organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), tengah diguncang oleh pernyataan berani yang datang dari tokoh nasional. Pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, mendadak menjadi buah bibir di berbagai kalangan. Dalam sebuah pernyataan yang menghentak, Cak Imin secara terbuka menyebut agar kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode saat ini tidak dilanjutkan.
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika biasa. Kalimat itu seolah menjadi tamparan keras bagi dinamika internal organisasi yang selama ini dianggap cenderung berjalan “halus” atau penuh basa-basi dalam menghadapi perbedaan pendapat. Pernyataan Cak Imin dianggap sebagai sebuah ledakan yang menuntut adanya perubahan fundamental, terutama dalam menghadapi Muktamar mendatang, di mana kepemimpinan alternatif diharapkan muncul untuk menggantikan rezim yang ada saat ini.
Menanggapi fenomena yang tengah memanas ini, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, Gus Rozin, memberikan pandangan mendalamnya. Dalam sebuah sesi wawancara eksklusif, Gus Rozin mengakui bahwa pernyataan tersebut memang sangat mengejutkan dan mampu menghentak kesadaran banyak pihak. Namun, ia menilai bahwa kemarahan atau kekesalan yang melandasi pernyataan tersebut adalah sesuatu yang wajar dirasakan oleh sebagian elemen warga Nahdliyin.
Energi yang Terkuras untuk Kontestasi
Gus Rozin menyoroti sebuah pola yang mengkhawatirkan dalam beberapa muktamar terakhir. Ia melakukan pengamatan terhadap rangkaian muktamar yang berlangsung mulai dari Solo, Makassar, Jombang, hingga yang terakhir di Lampung. Menurutnya, ada sebuah tren yang sangat mencolok: energi besar Nahdlatul Ulama seolah-olah habis hanya untuk urusan suksesi dan kontestasi internal.
“Energi kita habis untuk suksesi. Entah itu untuk menggantikan rezim yang ada atau untuk mengegolkan sosok tertentu, tetapi fokus utamanya adalah pada persoalan person atau individu. Kompetisi di sana lebih banyak berkutat pada siapa yang akan menjadi Rais Aam atau siapa yang akan menjadi Ketua Umum,” ujar Gus Rozin dengan nada prihatin.
Ia menegaskan bahwa fenomena ini telah menggeser esensi utama dari sebuah Muktamar. Jika menengok sejarah, Muktamar NU seharusnya menjadi momentum untuk melahirkan solusi jitu bagi permasalahan bangsa. Ia memberikan contoh Muktamar tahun 1984, di mana NU hadir dengan solusi fikih yang sangat brilian saat berhadapan dengan tantangan struktural negara, yakni melalui penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal. Pada masa itu, NU tidak sedang sibuk berebut kursi, melainkan sedang menawarkan jalan keluar bagi stabilitas kebangsaan.
Namun, realita saat ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Isu-isu besar mengenai kebangsaan, kemanusiaan, dan keagamaan seolah tenggelam oleh kentalnya aroma politik praktis dan perebutan pengaruh di dalam tubuh organisasi. Gus Rozin menilai bahwa jika Muktamar tidak lagi mampu melahirkan agenda atau solusi bagi bangsa, maka NU terancam kehilangan marwahnya sebagai kekuatan moral.
Mengembalikan Marwah Civil Society
Salah satu kritik tajam yang diarahkan kepada PBNU saat ini adalah kecenderungan organisasi yang lebih kuat aroma politisnya dibandingkan konsentrasi pada empat pilar pengabdian. Menjawab hal ini, Gus Rozin menekankan pentingnya menghidupkan kembali ruh civil society (masyarakat sipil) di dalam Nahdlatul Ulama.
Ia mengakui bahwa struktur NU saat ini telah berubah. Jika dulu civil society NU lebih bersifat visis negara, kini banyak kader NU yang telah masuk ke dalam struktur formal negara, mulai dari jabatan menteri, komisaris, hingga posisi strategis lainnya. Namun, Gus Rozin mengingatkan bahwa keterlibatan kader di dalam negara adalah sebuah bentuk penugasan, bukan tujuan akhir.
“Kita tidak bisa melulu mengandalkan kekuatan struktural. Kedudukan NU sebagai pilar civil society tidak boleh ditinggalkan. NU harus tetap menjadi penyeimbang negara,” tegasnya.
Gus Rozin menggunakan istilah “Sodq” untuk menggambarkan hubungan ideal antara NU dan negara. Dalam konsep ini, NU berperan sebagai sahabat bagi penguasa. Sebagai seorang sahabat, NU tidak akan bersikap “membebek” atau sekadar mengikuti kemauan penguasa secara buta. Jika negara melakukan kesalahan, NU harus berani mengingatkan. Sebaliknya, jika negara berada di jalan yang benar, NU harus memberikan dukungan. Inilah esensi dari gerakan sosial kemasyarakatan yang nyata, yang mampu memberikan kontrol sosial terhadap kekuasaan.
Tantangan Empat Pilar: Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Dakwah
Lebih lanjut, Gus Rozin menyoroti tantangan nyata yang dihadapi oleh warga Nahdliyin di akar rumput. Ia menyebutkan bahwa ada empat ranah pengabdian (khidmah) yang seharusnya menjadi fokus utama PBNU, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.
Masalah kemiskinan yang masih menjerat banyak warga, kualitas pendidikan yang perlu ditingkatkan, penguatan peran pondok pesantren, hingga akses kesehatan yang merata adalah persoalan riil yang harus dijawab oleh kehadiran NU. Ia memberikan contoh konkret di wilayah Jawa Tengah, di mana sepanjang pesisir utara dari Losari, Brebes, hingga Sarang, mayoritas penduduknya adalah warga NU. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana NU memiliki kebijakan sistematis untuk memberdayakan masyarakat pesisir tersebut?
Gus Rozin menekankan bahwa NU harus hadir secara nyata untuk menyelesaikan persoalan-persolan tersebut, bukan hanya sibuk dengan urusan politik di tingkat atas. Ia berharap agar Muktamar ke-35 mendatang tidak lagi terjebak dalam pola yang sama.
Harapan untuk Muktamar NU ke-35
Sebagai penutup, Gus Rozin menyampaikan harapannya agar Muktamar ke-35 menjadi titik balik bagi Nahdlatul Ulama. Ia menginginkan agar NU kembali ke khittah-nya, kembali ke ajaran para pendiri seperti Mbah Hasyim Asy’ari, di mana berorganisasi adalah bentuk pengabdian (khidmah), bukan sekadar sarana untuk mencari keuntungan atau loncatan karier politik.
“Harapan saya, NU lebih hadir kepada umat, baik di tingkat pusat maupun hingga ke level terbawah seperti MWCNU dan Ranting. Perlu ada arahan yang lebih sistematis agar kehadiran NU benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas,” pungkasnya.
Pernyataan keras dari Cak Imin dan respons dari Gus Rozin ini menjadi sinyal kuat bahwa Nahdlatul Ulama sedang berada di persimpangan jalan. Apakah NU akan tetap menjadi kekuatan politik yang pragmatis, atau kembali menjadi kompas moral dan solusi bagi problematika bangsa? Jawaban atas pertanyaan besar ini akan ditentukan pada Muktamar mendatang.