JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas memberikan instruksi kepada jajaran kementerian terkait untuk segera melakukan langkah konkret dalam membenahi ribuan titik perlintasan sebidang kereta api di seluruh penjuru tanah air. Langkah ini diambil sebagai upaya serius pemerintah dalam meningkatkan standar keselamatan transportasi nasional dan meminimalisir risiko kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan bermotor di jalan raya.
Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan saat kunjungan kerja di RSUD Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (28/4/2026), Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1.800 titik perlintasan kereta api yang kondisinya saat ini dinilai sangat memprihatinkan dan memerlukan perbaikan segera. Mayoritas dari perlintasan tersebut merupakan infrastruktur lama yang merupakan warisan dari era kolonial, yang hingga saat ini masih banyak ditemukan dalam kondisi yang belum memenuhi standar keamanan modern.
Presiden menekito bahwa masalah ini tidak bisa ditunda lagi mengingat risiko nyawa yang menjadi taruhannya. “Ini sudah sangat lama dan harus segera kita benahi. Saya sudah instruksikan agar seluruhnya diperbaiki,” tegas Presiden Prabowo di hadapan awak media. Fokus utama perbaikan ini, menurut Presiden, akan menyasar wilayah-wilayah dengan kepadatan aktivitas tinggi, terutama di Pulau Jawa, di mana frekuensi perjalanan kereta api dan volume kendaraan jalan raya sangat tinggi, sehingga potensi konflik di perlintasan sebidang menjadi sangat besar.
Menanggapi komitmen kuat dari kepala negara tersebut, sejumlah pakar transportasi memberikan catatan strategis agar kebijakan pemerintah tidak hanya terpaku pada perbaikan infrastruktur yang sudah ada, tetapi juga harus berani mengambil langkah visioner melalui reaktivasi jalur-jalur kereta api yang selama ini sudah tidak beroperasi atau nonaktif.
Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, memberikan pandangannya mengenai arah kebijakan transportasi nasional ke depan. Menurut Djoko, memperbaiki 1.800 perlintasan adalah langkah yang sangat tepat untuk aspek keselamatan, namun untuk mencapai penguatan konektivitas nasional yang komprehensif, pemerintah harus melirik potensi besar dari pengaktifan kembali jalur rel yang sudah lama ditinggalkan.
Djoko menekankan bahwa reaktivasi jalur kereta api bukan sekadar masalah teknis penyambungan rel, melainkan sebuah strategi besar untuk memastikan pemerataan akses transportasi di seluruh wilayah Indonesia. Dengan menghidupkan kembali jalur-jalur lama, pemerintah secara tidak langsung sedang memicu mesin pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis pada kewilayahan.
“Jangan lupakan reaktivasi lintasan rel kereta api. Itu untuk memastikan pemerataan akses, dan memicu perkembangan ekonomi berbasis kewilayahan,” ujar Djoko dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (30/4/2026).
Lebih lanjut, Djoko menjelaskan bahwa tujuan utama dari program reaktivasi ini adalah untuk menghidupkan kembali denyut nadi ekonomi di daerah-daerah yang selama ini terisolasi atau memiliki akses transportasi yang terbatas. Jalur kereta api yang diaktifkan kembali nantinya akan memainkan peran krusial dalam mendukung berbagai sektor vital, mulai dari sektor pariwisata, penguatan rantai pasok logistik, hingga penyediaan angkutan penumpang regional yang lebih efisien.
Dalam konteks mobilitas masyarakat, reaktivasi ini dipandang sebagai solusi untuk meningkatkan aksesibilitas. Di banyak daerah, ketergantungan terhadap transportasi jalan raya sangatlah tinggi. Hal ini sering kali berujung pada masalah kemacetan kronis dan tingginya biaya logistik. Dengan adanya kereta api, masyarakat akan memiliki alternatif moda transportasi yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga memiliki tarif yang lebih terjangkau bagi semua lapisan ekonomi.
“Jadi tujuannya juga memberikan alternatif moda transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya di daerah yang konektivitasnya terbatas. Kemudian, bisa juga untuk mengurangi ketergantungan pada transportasi jalan raya, yang sering kali macet dan memiliki dampak lingkungan lebih besar,” tambah Djoko.
Salah satu dampak positif yang paling signifikan dari kebijakan reaktivasi ini adalah penguatan logistik nasional. Saat ini, beban angkutan barang di jalan raya sangatlah berat, di mana truk-truk besar mendominasi jalur distribusi nasional. Hal ini tidak hanya menyebabkan kemacetan, tetapi juga mempercepat kerusakan infrastruktur jalan raya yang pada akhirnya membebani anggaran negara untuk pemeliharaan jalan.
Djoko mengusulkan adanya peralihan moda (modal shift) dari angkutan truk di jalan raya ke moda kereta api untuk pengangkutan barang. Dengan memanfaatkan rel, distribusi barang dapat dilakukan secara massal, lebih cepat, dan lebih efisien secara biaya. Hal ini akan memberikan dampak domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah, karena kawasan di sekitar stasiun dan kota-kota kecil yang dilalui jalur tersebut akan kembali hidup dan berkembang sebagai pusat ekonomi baru.
Selain manfaat ekonomi dan logistik, aspek pariwisata juga menjadi poin penting dalam urgensi reaktivasi ini. Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun banyak destinasi wisata eksotis yang sulit dijangkau karena keterbatasan akses transportasi massal yang nyaman. Jalur kereta api dapat menjadi “pintu masuk” baru bagi wisatawan, sekaligus menawarkan pengalaman perjalanan yang unik.
Djoko memberikan contoh nyata mengenai jalur-jalur kereta api yang memiliki potensi wisata sangat tinggi jika diaktifkan kembali. Ia menyebutkan jalur dengan pemandangan alam yang indah, seperti rute Garut-Cibatu atau jalur Banjar-Cijulang. Jalur-jalur ini jika dikelola dengan baik tidak hanya akan menjadi sarana transportasi, tetapi juga menjadi daya tarik wisata itu sendiri melalui konsep wisata kereta api (rail tourism) yang menawarkan panorama alam eksotis sepanjang perjalanan.
Dengan demikian, kebijakan Presiden Prabowo untuk memperbaiki 1.800 perlintasan sebidang harus dipandang sebagai fondasi awal dalam membangun sistem keselamatan. Namun, untuk membangun kedaulatan transportasi dan kemandirian ekonomi daerah, pemerintah perlu melangkah lebih jauh dengan merancang peta jalan reaktivasi jalur kereta api secara nasional. Integrasi antara perbaikan keamanan, peningkatan konektivitas melalui reaktivasi, dan pengembangan sektor pariwisata akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem transportasi Indonesia yang tangguh, merata, dan berkelanjutan di masa depan.
Pemerintah diharapkan mampu menyusun perencanaan yang matang, mulai dari studi kelayakan ekonomi, analisis dampak lingkungan, hingga koordinasi antarlembaga agar rencana besar ini dapat terealisasi secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya di pusat kota, tetapi juga hingga ke pelosok daerah yang selama ini terabaikan oleh arus modernisasi transportasi.