Ideologi radikalisme atas nama agama yang berdampak pada munculnya gerakan terorisme semakin masif menyerang generasi muda. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Oleh karena itu, paham kebangsaan yang kuat dari NU sangat kami butuhkan untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Demikian ditegaskan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Saud Usman Nasution saat diskusi bersama PBNU, Kemkominfo, dan NU Online, Jum’at (10/4) di Kantor PBNU Kramat Raya Jakarta Pusat. Dalam acara yang bertajuk ‘Media Islam, Demokrasi, dan Gerakan Terorisme: Respon NU Terhadap Situs Radikal’, Jenderal polisi bintang tiga ini mengatakan, bahwa kemampuan NU yang sudah berpuluh-puluh tahun mampu menyatukan antara paham negara dan agama dapat membantu pemerintah dalam menangkal gerakan radikalisme anti-Pancasila. “Negara, khususnya pemerintah dan BNPT sangat membutuhkan dukungan seluruh warga NU dalam mencegah dan menangkal radikalisme,” jelas pria asal Mandailing Natal, Sumatera Utara ini. Terkait pemblokiran situs-situs radikal, mantan Kepala Densus 88 dan Kapolda Sumsel ini menerangkan, dirinya kerap kali mendapat protes dan hujatan dari berbagai pihak. Ironisnya, aku dia, protes ini juga muncul dari Kementerian Agama yang seharusnya mampu memposisikan diri karena bagian dari pemerintah. “Ketika dipanggil DPR RI pun, saya dan kawan-kawan mendapat protes juga dari semua fraksi, dianggap membungkam kebebasan berekspresi, dan lain-lain. Satu-satunya fraksi yang mendukung langkah BNPT hanya PKB,” terangnya. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siroj yang juga menjadi narasumber diskusi ini menyatakan, bahwa PBNU dan seluruh Nahdliyin akan selalu mendukung langkah pemerintah untuk bersam-sama menanggulangi terorisme dan radikalisme. “Ukuran NU sederhana, setiap kelompok yang tidak pernah menyertakan Pancasila, itu radikal,” tegasnya di akhir diskusi. Diskusi yang terselenggara atas kerja sama PBNU, BNPT, Kemkominfo, NU Online, Radio NU, dan LTNNU ini juga dihadiri Staf Ahli Kemkominfo, Prof Dr Henri Subyakto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, Drs Ismail Chawidu, MM, dan Pimred NU Online, Savic Ali. Sumber: NU Online