Lombok Utara, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H As’ad Said Ali menyebutkan, orang NU tidak mungkin menjadi pemberontak. Meskipun pernah ditekan rezim, NU justru menjadi satu-satunya ormas yang tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
As’ad menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara kunci pada saat pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Lanjut (PKL) di Pondok Pesantren Nurul Yaqin Pandanan, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, Rabu (20/5).
Menurut penulis buku “Negara Pancasila” ini, NU menjunjung tinggi kebersamaan dan lestarinya kebhinekaan di Tanah Air sebagaimana nilai yang terkandung dalam Pancasila. “Pada dasarnya kita diciptakan majemuk tidak melihat warna kulit dan tidak membeda-bedakan,” tuturnya.
Seperti diketahui dalam sejarah, forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama tahun 1983 sepakat menerima Pancasila sebagai asas tunggal lantaran dinilai selaras dengan nilai-nilai Islam yang dijunjung tinggi NU. Padahal, saat itu NU sedang digembosi perannya secara politk oleh pemerintahan Orde Baru.
Pada kesempatan itu, As’ad banyak mengulas gerakan radikalisme dan pentingnya penguatan Ahlusunah wal Jamaah sebagai pilar membangun negeri.
Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu yang membuka acara PKL tersebut, mengatakan, radikalisme menjadi peringatan bagi kerukunan di Indonesia. Ia menilai, peran pesantren sebagai solusi.
“Pesantren pada umumnya sangat moderat, ponpes sangat strategis dalam rangka menangkal radikalisme keagamaan. Kami sangat mendukung apa yang dilaksanakan GP Ansor. Kami mengimbau kepada para tuan guru dan ustadz untuk mengintensifkan pembinaan kepada ummat terutama para tokoh-tokoh agama,” harapnya.
Kegiatan pelatihan ini akan berlangsung hingga 23 Mei 2015. Dalam acara pembukaan, hadir pula Ketua PWNU NTB TGH Ahmad Taqiudin Mansyur, Kepala Kanwil BPN NTB H Budi Suryanto, Bupati Kabupaten Lombok Utara H Djohan Sjamsu, Ketua PCNU Kabupaten Lombok Utara H Sa’i, H Muallif dari Kemenag Kabupaten Lombok Utara, dan sejumlah tokoh lain dari polres, DPRD KLU. (Hadi/Mahbib)
Sumber: NU Online