PATI – Gelombang keprihatinan menyelimuti dunia pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia menyusul terungkapnya kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa para santri di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kasus yang mencederai nilai-nilai luhur pendidikan Islam ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan, termasuk dari kalangan parlemen. Menanggapi situasi darurat tersebut, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, memberikan pernyataan resmi yang memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah taktis yang diambil oleh Kementerian Agama (Kemenag) RI.
Dalam keterangannya yang dirilis pada Jumat, 8 Mei 2026, Neng Eem menegaskan bahwa respons cepat dan tindakan tegas yang ditunjukkan oleh Kementerian Agama merupakan bukti nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi generasi penerus bangsa. Menurutnya, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan adalah pelanggaran berat yang tidak boleh dibiarkan tanpa tindakan hukum dan administratif yang menjerakan.
Neng Eem menekankan bahwa perlindungan terhadap santri, yang merupakan aset masa depan bangsa, harus ditempatkan sebagai prioritas tertinggi dalam agenda kebijakan pendidikan nasional. Ia menegaskan bahwa tidak ada ruang sedikit pun bagi toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran, terutama yang berkaitan dengan kekerasan seksual, di lingkungan mana pun, termasuk di lembaga pendidikan berbasis agama seperti pondok pesantren.
Langkah konkret yang telah diambil oleh Kementerian Agama dalam menangani krisis di Pondok Pesantren Ndolo Kusumo dinilai sangat tepat sasaran dan humanis. Berdasarkan data yang dihimpun, Kemenag telah melakukan evakuasi besar-besaran terhadap para korban guna menjamin keamanan dan stabilitas psikologis mereka. Sebanyak 252 santri yang terdampak telah dipindahkan ke enam lembaga pendidikan berbeda yang berada di wilayah Kabupaten Pati. Lembaga-lembaga tersebut meliputi MI Khoiriyatul Ulum Sitiluhur, MI Matholiun Najah Tlogosari, SMP Al-Akrom Banyuurip, MA Al-Akrom Banyuurip, MA Assalafiyah Lahar, dan MA Khoiriyatul Ulum Trangkil.
Langkah pemindahan ini bukan sekadar perpindahan fisik, melainkan upaya untuk memutus rantai trauma dan memastikan bahwa hak atas pendidikan para santri tetap terpenuhi tanpa gangguan dari lingkungan yang tidak sehat. Selain itu, sebagai bentuk sanksi administratif yang keras, Kementerian Agama secara resmi telah mencabut izin operasional lembaga pendidikan Pondok Pesantren Ndolo Kusumo. Keputusan ini diambil untuk memastikan bahwa institusi yang gagal memberikan rasa aman bagi peserta didiknya tidak lagi memiliki legalitas untuk menjalankan fungsi pendidikan.
Tidak hanya fokus pada santri, Kemenag juga memberikan perhatian pada aspek keberlangsungan proses belajar mengajar secara menyeluruh. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang sebelumnya bertugas di pesantren tersebut juga telah dialihkan ke madrasah atau sekolah lain yang berada di bawah binaan Kementerian Agama maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Hal ini dilakukan agar roda pendidikan tetap berjalan dan tidak ada pihak yang dirugikan secara akademis akibat dinamika hukum yang sedang berlangsung.
Selain kapasitasnya di parlemen, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz juga berbicara dari perspektif organisatoris sebagai Ketua Bidang Advokasi Hukum dan Kebijakan Publik Pengurus Pusat (PP) Fatayat NU. Dalam kapasitasnya tersebut, ia merumuskan tiga poin krusial yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah agar tragedi memilukan ini tidak menjadi pola yang berulang di masa depan.
Poin pertama yang ditekankan oleh Neng Eem adalah mendesaknya penguatan sistem pengawasan terhadap seluruh lembaga pendidikan berbasis keagamaan di Indonesia, termasuk pondok pesantren. Ia berpendapat bahwa selama ini pengawasan terhadap pesantren mungkin masih bersifat administratif, namun ke depan harus ditingkatkan menjadi pengawasan yang menyentuh aspek keamanan lingkungan dan perilaku pendidik. Sistem deteksi dini harus dibentuk agar potensi penyimpangan perilaku dapat diidentifikasi sebelum jatuh korban.
Poin kedua berkaitan dengan aspek keadilan hukum. Neng Eem menuntut agar proses hukum terhadap oknum pelaku dilakukan secara transparan, terbuka, dan tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan setinggi-tingginya agar memberikan efek jera. Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada hukuman penjara bagi pelaku, melainkan harus mencakup pendampingan psikologis yang komprehensif serta perlindungan penuh bagi setiap korban agar mereka dapat pulih dari trauma dan kembali menjalani kehidupan normal.
Poin ketiga adalah pentingnya membangun sinergi yang kuat antara pemerintah, masyarakat luas, dan pengelola pesantren. Menurutnya, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab kolektif. Masyarakat harus berani bersuara jika melihat indikasi penyimpangan, dan pengelola pesantren harus memiliki komitmen moral yang tinggi untuk menjadikan pesantren sebagai tempat yang suci dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan.
Dalam sebuah pernyataan yang emosional namun tegas, Neng Eem juga memberikan pembelaan terhadap marwah institusi pesantren. Ia mengimbau agar masyarakat tidak menyamaratakan tindakan bejat oknum pelaku dengan nilai-nilai yang diajarkan di pesantren. Ia menegaskan bahwa oknum pelaku kekerasan seksual bukanlah representasi dari nilai-nilai pesantren itu sendiri.
“Pondok Pesantren adalah aset besar bangsa yang telah lahir dan tumbuh jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Pesantren adalah benteng moral bangsa dan pilar utama dalam pembentukan karakter generasi muda. Perlu dipahami dengan jelas bahwa oknum cabul yang melakukan tindakan keji tersebut sejatinya bukanlah produk dari pesantren, melainkan penyimpangan individu yang justru bertentangan dengan seluruh ajaran pesantren,” tegas Neng Eem.
Menutup pernyataannya, Neng Eem menyampaikan harapan besar agar seluruh elemen pendidikan keagamaan di seluruh pelosok negeri dapat meningkatkan kewaspadaan mereka. Ia mendorong adanya budaya saling mengingatkan antar sesama pendidik, orang tua, dan santri. Ia berharap gejala-gejala awal kekerasan seksual, sekecil apa pun itu, dapat segera dilaporkan dan ditangani sedini mungkin. Dengan demikian, tragedi kemanusiaan yang terjadi di Pati ini dapat menjadi pelajaran pahit yang menjadi titik balik bagi perbaikan sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan berbasis agama di Indonesia.
Kasus ini kini menjadi perhatian nasional, dan publik menantikan langkah-langkah lanjutan dari pihak kepolisian serta Kementerian Agama untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar tegak bagi para santri yang menjadi korban. Komitmen negara dalam melindungi hak anak dan memastikan lingkungan pendidikan yang aman kini sedang diuji melalui penanganan kasus di Ndolo Kusumo ini.