JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang Jawa Timur memastikan buku pendidikan agama Islam (PAI) kelas XI yang mengajarkan pemikiran radikalisme Wahabi ditarik dari seluruh sekolah. Hal ini disampaikan Wabup Hj Mundjidah Wahab menyikapi polemik adanya ajaran kekerasan yang tertuang dalam buku yang dikeluarkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PAI Jombang itu.
“Mulai hari ini, penarikan buku tersebut mutlak harus dilakukan, karena materi yang tertuang berpotensi meracuni pikiran siswa terhadap ajaran radikal,” ujarnya kepada sejumlah media, Ahad (22/3).
Wabup yang juga putri pendiri NU, KH Wahab Hasbullah ini menambahkan, berdasarkan pertimbangan dampak kepada siswa dan keberlangsungan negara, serta intruksi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pemkab Jombang, mulai Senin ini akan menarik seluruh Buku KLPD (Kumpulan Lembar Kerja Peserta Didik) Pendidikan Agama Islam dari peredaran dan selanjutnya akan dilakukan revisi. “Ditarik semua dari sekolah dan harus dilakukan revisi,” tandasnya.
Karenanya, Pemkab Jombang akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, MGMP Pendidikan Agama Islam Kabupaten Jombang dan sejumlah pihak terkait, untuk membahas buku pengganti dari Buku KLPD Pendidikan Agama Islam yang ditarik dari para siswa.
Seperti diketahui, salah satu bab buku tersebut membahas tokoh-tokoh pembaharu Islam termasuk pemikiran tokoh Wahabi, Muhamad bin Abdul Wahab. Pemikiran radikal tokoh Wahabi ini terdapat pada halaman 78, dengan menyatakan bahwa orang yang menyembah selain Allah berarti musyrik dan boleh dibunuh.
Buku KLPD Pendidikan Agama Islam itu sendiri, menurut penuturan dari tim penulis buku, bersumber dari buku PAI dan Budi Pekerti yang diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Materi radikal Wahabi ini mendapat kecaman berbagai pihak, seperti Gerakan Pemuda Ansor, Ikatan Sarjana NU (ISNU), dan jaringan Gusdurian. Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Salahuddin Wahid dan Ketua MUI Jombang KH Cholil Dahlan juga meminta buku radikal ini dicabut. “Apapun alasannya kalau membunuh orang itu sudah enggak benar. Makanya, saya berharap buku tersebut segera direvisi,” ujar Gus Sholah, sapaan akrabnya.
Adik kandung Gus Dur ini mengatakan, munculnya materi berbau radikalisme tersebut menunjukkan bahwa tim penyusun buku tersebut tidak jeli alias kecolongan. Yang membuat Gus Sholah lebih heran, fenomena serupa sudah terjadi berulangkali. Dia lantas mencontohkan materi pelajaran yang pernah menyebut Presiden Gus Dur jatuh jabatannya karena korupsi. “Padahal itu tidak benar,” ujar mantan Wakil Ketua Komnas HAM.
Sumber: NU Online