Bandung, Pakar politik Indonesia, Dr Fachri Ali mengatakan, partai-partai Islam atau kelompok Islam yang memainkan politik gagal karena belum memiliki basis material yang kuat untuk eksistensinya. Menurut Fachry Ali, syarat untuk menjadi kelompok yang kuat dan memperjuangkan warga itu tidak cukup diukur dari kelasnya melainkan juga harus dilihat basis materialnya.
“Jika kita ingin bertanya apakah ada masa depan politik di Indonesia dari kelompok muslim, maka perlu dipertanyakan dulu adakah basis material pada kelas borjuasi muslim ini?” paparnya.
Fachry berbicara tentang hubungan politik Islam, ideologi, tradisi NU dan Muhammadiyah di hadapan puluhan peserta Seminar Civic Islam untuk Politik Indonesia di Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, Kamis (21/5).
Terkait dengan penjelasan kaum borjuasi tersebut, Fachry memperjelas bahwa transformasi sosial kehidupan masyarakat itu memang berada di tangan kaum borjuasi. Tetapi jika borjuasi tersebut tidak memiliki basis material, maka ia akan selalu kalah dalam pertarungan politik.
“Yang saya maksud dengan borjuasi itu sepanjang kuku tangan kita bersih. Kaum petani tentu tidak bisa berbuat banyak karena siang-siang begini masih di sawah. Dan ciri-ciri borjuasi salah satunya adalah sanggup membuang-buang waktu untuk diskusi seperti ini,” ujarnya disambut tawa hadirin.
Fachry melihat bahwa memang demokrasi di Indonesia harus berorientasi kepada perjuangan warga. Dan Civic-Islam menurut Fachry adalah sebuah langkah terobosan karena partai Islam tidak hanya gagal sebagai partai politik, melainkan juga gagal total sebagai model perjuangan warga.
“Apa yang saya baca dari Civic-Islam yang dikembangkan oleh Faiz Manshur, AE Priyono, Budhiana, Asep Salahudin dan kawan-kawan ini adalah upaya untuk membuat terobosan melampui konvensionalitas gerakan muslim dari partai politik konvensional yang telah gagal,” paparnya.
Kekuatan Civic-Islam ini harus belajar dari KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang mampu memainkan peranan kultural untuk memobilisasi massa. Sebagai pembelajaran, ada pula pengalaman dari Projo, atau yang disebut kelompok Pro-Jokowi.
“Projo itu mungkin bisa saya sebut sebagai Civic-Club karena kekuatan mobilisasi massa mampu mengalahkan penguasa partai dan pemilik televisi dalam merebut kekuasaan,” jelasnya.
Karena itu soal civic-Islam ke depan harus mampu membuktikan gerakannya dalam kekuatan mobilisasi kelas menengah jika ingin memainkan pergerakan ini sebagai penguat civic. (Yus Makmun/Mahbib)
Sumber: NU Online