
Mulai 1 April 2025, Sekolah Rakyat akan membuka pendaftaran dengan prioritas utama bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Ketua Formatur Sekolah Rakyat, Muhammad Nuh, menjelaskan bahwa seleksi dilakukan berdasarkan klaster sosial ekonomi di setiap daerah, dengan Desil 1 sebagai prioritas utama.
Persyaratan dan Seleksi
Karena kapasitas yang terbatas, seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa hanya siswa yang benar-benar membutuhkan dan memiliki semangat belajar tinggi yang bisa diterima. Beberapa syarat utama meliputi:
- Keadaan ekonomi: Diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
- Kemampuan akademik: Diuji melalui serangkaian tes seleksi, termasuk tes akademik, psikotes, dan pemeriksaan kesehatan untuk menilai tingkat gizi serta pertumbuhan siswa.
Setiap calon siswa juga harus menandatangani perjanjian bersama orang tua untuk tidak putus sekolah. Jika kuota belum terpenuhi setelah menerima siswa dari Desil 1, maka siswa dari Desil 2 akan diikutsertakan.
Kolaborasi dengan Lembaga Kompeten
Untuk menjamin kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa, Sekolah Rakyat akan bekerja sama dengan berbagai lembaga yang memiliki keahlian di bidang gizi, kesehatan, IQ, kedisiplinan, serta akademik. Evaluasi akan dilakukan setiap semester untuk memantau perkembangan siswa dalam aspek fisik, mental, dan akademik.
Lokasi dan Fasilitas Sekolah Rakyat
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa 53 lokasi telah siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat, dengan koordinasi lebih lanjut bersama pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan. Sekolah ini akan tersedia untuk jenjang SD, SMP, dan SMA, menggunakan standar pendidikan nasional dengan tambahan penguatan karakter, kepemimpinan, dan keterampilan.
Kurikulum Sekolah Rakyat
Plt Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyatakan bahwa Sekolah Rakyat akan menerapkan Kurikulum Nasional, tanpa tambahan kurikulum International Baccalaureate (IB) seperti Sekolah Unggulan Garuda. Meski demikian, kualitas pendidikan akan tetap terjaga dengan peningkatan sarana, prasarana, serta kualitas pengajaran dari tenaga pendidik terbaik.
Rekrutmen Guru
Guru yang mengajar di Sekolah Rakyat harus memiliki sertifikasi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Menurut Dirjen GTKPG Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, guru yang direkrut berasal dari lulusan PPG Prajabatan yang belum memiliki penempatan dan akan diprioritaskan untuk menjadi ASN. Saat ini, terdapat sekitar 50.000 lulusan PPG yang siap mengikuti seleksi sebagai tenaga pendidik di Sekolah Rakyat.
Dengan berbagai kebijakan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa Sekolah Rakyat dapat menjadi sarana pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus meningkatkan kesempatan mereka untuk meraih masa depan yang lebih baik.