BATAM – Gelombang polemik yang menyelimuti Kota Batam pasca beredarnya video viral Wakil Wali Kota Batam sekaligus Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, kini memasuki babak baru. Insiden yang bermula dari teguran keras terhadap para pencari pasir ilegal di kawasan Bandara Hang Nadim tersebut, telah berkembang menjadi perdebatan publik yang cukup tajam. Sorotan utama masyarakat tertuju pada pernyataan kontroversial yang menyebutkan bahwa warga yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Batam akan dipulangkan ke daerah asal.
Situasi ini memicu kegaduhan di tengah masyarakat yang heterogen, di mana isu tersebut mulai ditarik ke ranah sentimen kedaerahan. Menanggapi eskalasi ketegangan yang mulai meruncing, tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdomisili di Batam, Simon Payung Masan, angkat bicara. Ia mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh lapisan masyarakat agar tidak memperkeruh suasana dengan narasi-narasi yang bermuatan politik praktis maupun sentimen kelompok tertentu yang berpotensi memecah belah.
Dalam keterangannya pada Sabtu (9/5/2026), Simon menekankan pentingnya sikap bijak dalam menyikapi fenomena ini. Ia meminta agar persoalan yang seharusnya menjadi ranah penertiban administratif dan hukum ini tidak digiring menjadi kepentingan pribadi, kepentingan kelompok tertentu, atau dijadikan komoditas politik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, masyarakat perlu melihat duduk perkara ini secara jernih dan objektif tanpa harus terjebak dalam emosi sesaat.
Menelaah akar permasalahan, Simon memberikan pandangan yang cukup berimbang. Ia mengakui bahwa secara substansi, tindakan Li Claudia Chandra yang melakukan inspeksi mendadak ke lapangan untuk menertibkan aktivitas penggalian pasir ilegal adalah langkah yang memiliki tujuan positif. Penertiban terhadap kegiatan yang melanggar aturan hukum dan merusak lingkungan merupakan tugas konstitusional seorang pejabat pemerintahan. Namun, Simon memberikan catatan kritis mengenai aspek komunikasi publik yang dilakukan oleh sang Wakil Wali Kota.
Ia menegaskan bahwa seorang pejabat publik memikul tanggung jawab besar bukan hanya dalam hal kebijakan, tetapi juga dalam hal retorika atau cara berkomunikasi dengan rakyat. Menurut Simon, efektivitas komunikasi seorang pemimpin tidak hanya dinilai dari substansi atau isi pesan yang disampaikan, melainkan juga sangat bergantung pada cara penyampaian, intonasi suara, pemilihan diksi atau kata-kata, hingga bahasa tubuh yang ditampilkan di hadapan publik.
“Mungkin maksud dari beliau adalah baik, dalam rangka penegakan aturan. Namun, kita harus menyadari bahwa ketika cara penyampaiannya kurang tepat atau kurang sensitif terhadap kondisi sosial, masyarakat dapat menangkap makna yang berbeda dari maksud aslinya,” ujar Simon kepada awak media.
Lebih lanjut, Simon menilai bahwa kegaduhan yang saat ini tengah melanda Batam seharusnya menjadi momentum evaluasi besar-besaran bagi para pejabat publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam maupun BP Batam. Di era digital saat ini, di mana media sosial memiliki kekuatan untuk menyebarkan informasi dalam hitungan detik, setiap ucapan pejabat memiliki risiko multitafsir yang sangat tinggi. Satu kalimat yang salah ucap dapat dengan mudah dipotong, disebarkan secara tidak utuh, dan kemudian memicu kemarahan massa yang luas.
Di tengah panasnya polemik tersebut, muncul isu baru yang turut menambah daftar panjang pertanyaan publik. Isu ini berkaitan dengan kabar perekrutan seorang pria bernama Alex, warga asal Maumere, Provinsi NTT. Sosok Alex sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena terlibat dalam video viral pencari pasir ilegal tersebut. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Alex kini telah direkrut untuk bekerja di Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam.
Munculnya kabar perekrutan ini memicu spekulasi dan pertanyaan kritis dari masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Publik mempertanyakan bagaimana mekanisme perekrutan tersebut dilakukan, apakah sudah melalui prosedur formal yang berlaku, serta bagaimana aspek rasa keadilan diterapkan dalam proses penerimaan pegawai tersebut. Isu ini jika tidak dikelola dengan transparansi yang baik, dikhawatirkan akan semakin memperdalam rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
Menghadapi situasi yang semakin kompleks ini, Simon Payung Masan kembali menekankan pentingnya menjaga kondusivitas Kota Batam. Ia mengingatkan bahwa Batam adalah kota yang sangat majemuk, tempat bertemunya berbagai suku, agama, dan etnis dari seluruh penjuru Indonesia. Perpecahan kecil akibat salah paham komunikasi atau isu perekrutan dapat menjadi api dalam sekam yang merusak tatanan sosial yang telah terbangun lama.
Sebagai solusi untuk meredam ketegangan, Simon memberikan saran konstruktif kepada Li Claudia Chandra. Ia menyarankan agar sang Wakil Wali Kota segera melakukan klarifikasi secara menyeluruh atau bahkan memberikan permintaan maaf secara terbuka apabila memang terdapat ucapan yang dianggap menyinggung perasaan sebagian kelompok masyarakat. Menurutnya, langkah ksatria dengan mengakui kekhilafan dalam berkomunikasi akan jauh lebih dihargai oleh publik daripada terus melakukan pembelaan yang justru bisa memperkeruh suasana.
“Jika memang terjadi kekeliruan dalam cara berkomunikasi, alangkah baiknya hal tersebut disampaikan secara terbuka dan jujur. Dengan begitu, masyarakat akan merasa dihargai dan suara mereka didengarkan. Transparansi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik,” tambah Simon.
Secara khusus, Simon juga memberikan pesan mendalam kepada komunitas masyarakat NTT yang tinggal di Batam. Ia meminta agar rekan-rekan sesama warga perantauan tidak terprovokasi untuk memperbesar polemik video viral tersebut. Ia mendorong agar masyarakat NTT tetap fokus pada upaya menjaga persatuan, kebersamaan, dan kontribusi positif dalam pembangunan kota.
“Mari kita anggap persoalan ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi dan pembelajaran bagi pemerintah. Kita tidak perlu memperpanjang polemik ini. Mari kita tutup lembaran kegaduhan ini dan kembali fokus pada peran serta tugas kita masing-masing untuk membangun Batam yang lebih baik, aman, dan harmonis,” pungkasnya menutup pembicaraan.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat Batam masih menantikan langkah nyata dari Pemerintah Kota Batam dan BP Batam untuk memberikan penjelasan yang komprehensif terkait isu penertiban KTP serta mekanisme perekrutan pegawai baru guna memastikan bahwa prinsip keadilan dan transparansi tetap dijunjung tinggi di Kota Batam.