Washington – Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter sedang mempertimbangkan untuk mengirim kapal laut dan pesawat militer ke Laut Cina Selatan. Posisinya dalam jarak 20 kilometer dari pulau yang diklaim Cina di Kepulauan Spratly yang sedang disengketakan.
Langkah tersebut dianggap sebagai upaya menentang Cina untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. “Kami sedang mempertimbangkan bagaimana menunjukkan kebebasan navigasi di daerah yang sangat penting untuk perdagangan dunia,” kata pejabat yang minta tidak disebutkan namanya tersebut. Tapi, kata dia, setiap pilihan harus disetujui oleh Gedung Putih.
Permintaan Carter untuk menggunakan kapal dan pesawat ini pertama kali dilaporkan pada Selasa, 12 Mei 2015, oleh Wall Street Journal. Pentagon dan Gedung Putih, yang dimintai keterangan, belum memberikan komentar.
Cina mengklaim memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha dan perairan di sekitarnya, termasuk Spratly. Juru bicara kedutaan Cina, Zhu Haiquan, mengatakan pembangunan yang dilakukan Cina di wilayah tersebut adalah wajar, dibenarkan, dan sah.
Dia mengatakan, Cina berharap pihak terkait menghormati komitmen untuk tidak berpihak dalam sengketa di laut Cina Selatan dan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan ketegangan. Pernyataan ini tampaknya merujuk pada posisi Amerika Serikat.
Lima negara, termasuk Cina, telah mengklaim bagian dari Kepulauan Spratly. Mereka adalah Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Tetapi Cina mengklaim hampir 90 persen dari seluruh kepulauan di Laut Cina Selatan itu.
Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario mengatakan perlu untuk segera diambil tindakan tegas. “Kami berada di posisi di mana kami harus melakukan sesuatu dengan cepat sebagaimana telah ada reklamasi besar-besaran di Laut Cina Selatan yang secara de facto dikontrol oleh Cina,” kata Albert di Pusat Studi Strategis dan Internasional, Washington DC.
Reklamasi yang dimaksudkan adalah memperluas pulau yang ada atau membuat pulau baru dengan metode pengerukan tanah dan pasir dari dasar laut. Itulah yang dilakukan Cina di Kepulauan Spratly.
Albert mengatakan ia berada di Washington untuk melihat apa yang dapat dilakukan dari kemitraan AS dan Filipina untuk menghentikan Cina mengklaim dan mengambil lebih dari Laut Cina Selatan.
Gambar satelit terbaru menunjukkan sejak sekitar Maret 2014, Cina telah melakukan pekerjaan reklamasi di tujuh lokasi di Spratly dan membangun pangkalan udara militer berukuran satu pulau buatan dan mungkin sedang membangun pangkalan kedua pada pulau yang lain.
Reuters melaporkan, Cina telah menambah sekitar 2.000 hektare tanah di Laut Cina Selatan sejak awal 2014 dan militer Jepang sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan AS dalam melakukan patroli udara di Laut Cina Selatan untuk menanggapi sikap tegas Cina dalam mengklaim wilayah tersebut.
Seandainya AS jadi mengirimkan kapal laut dan pesawatnya ke Laut Cina Selatan, maka hal itu akan sejalan dengan kebiasaan operasi militer AS, Kebebasan Navigasi, yang pernah dilakukan tahun lalu untuk menentang klaim-klaim maritim dari 19 negara, termasuk Cina.
Pada 2013, Cina sempat mendapat kecaman dari Jepang dan AS ketika memberlakukan Identifikasi Zona Pertahanan Udara (ADIZ) di Laut Timur Cina, yang menetapkan aturan bahwa pesawat yang terbang di atas wilayah tersebut harus mengidentifikasi diri terlebih dahulu kepada pihak berwenang Cina.
Sumber: Tempo