Jakarta, Lonjakan harga kebutuhan pokok hampir selalu dirasakan masyarakat ketika bulan puasa datang. Selain itu, ancaman krisis pangan masih menghantui Indonesia yang hingga kini belum dapat merealisasikan swasembada pangan.
Ancaman krisis pangan dan penurunan daya beli masyarakat desa ini mendapat perhatian penuh dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar. Ia berharap pencairan dana desa dapat menjadi stimulus untuk mengatasi ancaman krisis pangan maupun penurunan daya beli masyarakat di desa-desa.
“Daerah rawan pangan ini masuk dalam program mengembangkan daerah tertentu yang menjadi prioritas kerja kami. Makanya kami terus mendorong agar dana desa yang sudah turun ke kabupaten dapat segera diserap ke desa-desa dan dapat dikelola oleh desa,” ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Rabu (17/6).
Marwan menjelaskan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi memiliki program mengembangkan daerah tertentu yang secara khusus membidangi daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar.
Dengan adanya perhatian pemerintah serta pencairan dana desa, Menteri Marwan berharap jangan sampai ada warga masyarakat desa yang mengalami kesulitan pangan. Ibadah puasa yang dilakukan masyarakat juta tidak boleh terganggu akibat lonjakan harga kebutuhan pokok yang kerap terjadi saat bulan puasa hingga lebaran.
“Kalau daya beli masyarakat turun karena harga-harga naik, maka saya berharap dana desa bisa menjadi stimulus untuk mengatasi itu. Sekali lagi kita berharap dana desa bisa cepat sampai ke rekening desa, dan bagi kabupaten dan kota yang sudah menyampaikan amanat dana desa itu patut kita apresiasi,” tegasnya.
Marwan juga berharap berkah bulan puasa dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa yang selama ini tidak mendapatkan akses pembangunan yang memadai. Adapun Kementerian Desa akan memegang teguh komitmen percepatan pembangunan terhadap 39.091 desa tertinggal dan 17.268 desa sangat tertinggal hingga tahun 2019. “Ini komitmen yang akan kita perjuangkan,” katanya.
Indonesia sejauh ini memang masih dikategorikan sebagai negara yang rawan pangan. Belum lama ini, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) merilis data bahwa 19,4 juta penduduk Indonesia masih mengalami kelaparan. Selain itu, 28 persen anak-anak menderita kekurangan berat badan dan 42 persen mengalami stunting atau bertubuh pendek sebagai dampak dari kurangnya gizi.
Adapun Pengamat Ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Joubert Maramis mengingatkan Indonesia masih menghadapi ancaman krisis pangan karena masih banyak daerah yang berpotensi mengalami rawan pangan.
“Masalah swasembada pangan sudah menjadi isu nasional, dan banyak daerah khususnya di Indonesia Timur berpotensi mengalami rawan pangan,” kata Joubert.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya menilai kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok saat menjelang datangnya bulan puasa dan lebaran lazim terjadi setiap tahun, karena banyak warga yang membutuhkannya pada saat yang bersamaan. “Ini memang sifat tahunan untuk harga barang-barang tertentu,” kata Jusuf Kalla. (Red: Fathoni)
Sumber: NU Online