Kudus, NU Online
Dalam penerimaan mahasiswa baru, Perguruan Tinggi (PT) diminta menghargai hasil Ujian Nasional (UN) yang diperoleh kaum pelajar. Hasil UN diharapkan mampu menjadi referensi masuk kuliah tanpa melalui proses Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN).
Demikian disampaikan Wakil Sekretaris Jendral Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) Muhammad Abdul Idris saat dimintai tanggapannya mengenai Ujian Nasional.
Ketika dihubungi NU Online, Kamis (19/4), Idris mengatakan, UMPTN atau sejenisnya itu merupakan bentuk pemborosan anggaran negara, kapitalisme pendidikan dan sangat tidak memihak pada subyek pendidikan (pelajar).
“Untuk apa UN disakralkan, diperdebatkan status legal formalnya, jika hasilnya tidak di akui sebagai syarat masuk kuliah. Jadi sebaiknya UMPTN dihapus saja,”tegasnya.
Mengenai Evalusai pelaksanaan UN, Idris menilai harus ada redefinisi terkait situasi nyaman, kondusuif dan tertib di sekolahan. Menurut dia, saat ini telah ada dramatisasi terhadap pelaksanannya sehingga menimbulkan ketegangan, stress dan depresi yang mempengaruhi pelajar hasil UN.
“Seharusnya siswa mendapatkan suasana yang sama antara UN dan proses belajar mengajar seperti suasana canda, senyum para pengajar maupun pengawas,”imbuhnya.
Idris menyorot sikap pengawas UN yang tidak mampu berperan sebagai pendamping pelajar dalam menjawab soal-soal ujian. Bahkan, keberadaannya malah mengawasi atau memata-matai seolah pelajar berbuat curang.
“UN bukan final dari prestasi tapi bagian dari proses belajar,”tandasnya.
Disinggung mengenai penghapusan UN, pria asal Kudus ini menyatakan perlu melihat perkembangannya terlebih dahulu. Sebab, ada perangkat lainnya yang saling terkait (efek domino) seperti statusnya di mata MA dan MK UU PT termasuk keonsep dan kebijakannya.
“Prinsipnya kita tunggu hasil evaluasi secara menyeluruh bagimana hasilnya,” tegasnya mengakhiri perbincangan.