Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melibatkan diri secara aktif dalam rangka mengangkat derajat warganya yang selama ini termarjinalkan dalam kegiatan usaha garam. Di lain pihak, pemerintah saat ini sedang mencanangkan terwujudnya swasembada garam nasional.
Demikian dalam dalam siaran pers pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang digagas oleh PBNU sebagai respon atas kegelisahan dan keresahan persoalan garam.
FGD yang diselenggarakan Jum’at (27/4) hari ini mulai pukul 09.00 – 15.00 WIB di Hotel Sofyan, Jl. Cut Meutia No. 9 Jakarta Pusat, ini melibatkan pakar kelautan dan guru besar IPB Rokhmin Dahuri, ahli pangan dan guru besar UGM sekaligus ketua PBNU Maksum Mahfudz, Direktur Industri Kimia Dasar Kementerian Perindustrian, Tony Tanduk, petani garam Sumenep H. Pandji Taufik, Direktur Distribusi dan Keuangan PT Garam Yulian, Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Ansori Zawawi, dan Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arlinda.
FGD akan dihadiri Ketua Umum PBNU KH Said Aqiel Siradj, Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali, Bendahara Umum PBNU Bina Suhendra, dan peserta terbatas dari kalangan akademisi, pengurus PBNU dan pemerhati,
FGD yang digagas oleh PBNU ini merupakan respon atas kegelisahan dan keresahan persoalan garam. PBNU sebagai organisasi sosial keagamaan yang memayungi jamiyyah Nahdlhyin ingin aktif berperan bersama-sama, mengidentifikasi positioning dan peran sentral PBNU dalam rangka mewujudkan swasembada garam Indonesia.
Masyarakat pesisir khususnya di Pulau Jawa dan Madura, 90 % nya merupakan warga Nahdlatul Ulama. Mereka mendiami wilayah pesisir dan laut, suatu kawasan yang memiliki potensi sangat besar seperti ikan, terumbu karang, sea grass, mangrove serta garam. Potensi ini semua dikelola oleh masyarakat pesisir yang mayoritasnya adalah warga NU.
Terkait dengan potensi garam di wilayah pesisir yang memposisikan warga NU sebagai posisi sentral produksi garam, pada kenyataannya tidak memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan. Demikian dalam siaran pers pelaksanaan FGD garam.