Jakarta, NU Online
Pemerataan akses pendidikan di Indonesia dirasakan belum memuaskan semua pihak. Sampai hari ini himpitan ekonomi tetap menjadi hambatan terbesar bagi kalangan menengah ke bawah untuk mengenyam pendidikan layak dan bermutu.
Demikian disampaikan pengamat pendidikan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Jakarta Imam Bukhori kepada NU Online, Senin (30/4). “Hingga sekarang pendidikan kita masih terkendala oleh pendidikan bermutu yang mahal, yang bisa dijangkau oleh mereka-mereka yang kaya saja,” ujarnya.
Menurut Imam, Angka Partisipasi Kasar (APK) yang tinggi tidak bisa dijadikan patokan pasti bahwa rakyat secara merata telah memperoleh hak pendidikan. Pendekatan ini bersifat kuantitatif dan menyembunyikan problem nyata tentang pendidikan berkualitas yang tidak banyak diakses oleh peserta didik dari golongan miskin.
“Karena pokoknya yang penting sekolah, bukan sekolah yang penting-penting. Jadi melupakan aspek kualitas,” tambah Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam STAINU Jakarta ini.
Ketidakmerataan ini berdampak pada mutu pendidikan mayoritas rakyat masih jauh dari predikat ideal. Selain kurang memuaskan harapan peserta didik, kondisinya juga belum memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri.
“Kalangan menengah ke bawah kalau ingin sekolah di RSBI (Rintisan Sekolah Berbasis Internasional) tidak mungkin, karena lembaga ini masih memungut biaya yang tak terjangkau.” tandasnya.