Surabaya, NU Online
Gerakan Pemuda Ansor Surabaya membuka posko pengaduan masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2012/2013.
Ketua GP Ansor Surabaya Muhammad Asrori Muslich mengatakan, adanya kebijakan Wali Kota Surabaya berupa kuota satu persen untuk siswa dari luar kota yang tak ber-KK Surabaya dan siswa alumni Surabaya yang juga tak memiliki KK Surabaya, rentan adanya permainan.
“Pemantauan untuk kuota satu persen itu memang lemah karena yang memiliki kewenangan menentukan kuota itu masuk di suatu sekolah adalah sekolah itu sendiri alias kepala sekolahnya,” katanya.
Menurut dia, bisa saja kuota itu dipermainkan alias diperjualbelikan seperti halnya kuota itu sebenarnya sudah terpenuhi, namun bisa saja dikatakan tidak terpenuhi. Dengan begitu, maka ada yang bisa mengisinya karena hal itu atas kebijakan kepala sekolah.
Walau hanya satu persen di tiap sekolah, katanya, jumlahnya cukup besar jika dikumpulkan untuk se-Surabaya. “Tidak ada yang tahu, misalnya di sebuah SMA hanya ada kuota empat kursi bagi warga luar Kota Surabaya. Siapa yang tahu jika empat anak itu benar-benar terseleksi dari perebutan satu persen,” katanya.
Untuk itu, Ansor siap mengawalnya PPDB di Surabaya dengan membuka posko pengaduan.
Selain itu, dia juga menyebutkan permasalahan lain dalam PPDB 2012 dengan adanya kuota lima persen untuk anak dari keluarga miskin atau disebut mitra warga.
Asrori mengatakan, saat pengumuman jatah untuk mitra warga di sekolah-sekolah, ada beberapa orang tua yang protes.
Mereka mengaku benar-benar dari keluarga miskin, tapi anak mereka tak bisa masuk ke sebuah sekolah di Surabaya. Para orang tua itu protes lantaran pengumuman itu hanya menyebutkan nama dan hasil Ujian Nasional bagi anak dari keluarga miskin.
“Sementara dalam pengumuman itu tak disebutkan kriteria asal anak dari keluarga miskin tersebut. Dengan begitu, sekolah kami nilai tak transparan dalam hal menentukan seorang anak itu benar-benar dari keluarga miskin atau tidak,” katanya.