Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berkomitmen untuk mendukung penuh RUU Desa. Para kader Green Party bakal dikerahkan total menggali potensi desa pada medio 2013 mendatang. "Jadi untuk memajukan Indonesia harus dimajukan dulu desanya. Maka menjadi komitmen PKB untuk terus konsisten mendorong RUU Desa segera dibahas dan disahkan jadi undang-undang. Tahun 2013 juga rasanya masih kontekstual untuk menegaskan komitmen PKB untuk hal tersebut," papar Ketua Fraksi PKB DPR RI Marwan Ja'far kepada redaksi www.dpp.pkb.or.id di Jakarta, Kamis (22/11/2012). Pemantapan di tahun depan, menurut Marwan, sudah menjadi proses berkelanjutan dari periode 2011-2012. Lantaran PKB sudah memposisikannya sebagai tahun pengabdian untuk desa dan lingkungan hidup. Sayangnya, imbuh Marwan, sampai sekarang RUU Desa tidak segera dibahas serius oleh DPR. "Tidak tertutup kemungkinan tahun 2013, PKB akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk terus mengadvokasi desa mulai dari dimensi legislasi dengan mendesak RUU Desa segera disahkan," tegasnya. Pada dimensi anggaran, PKB akan mengarahkan sebanyak mungkin budget pembangunan utk desa, maupun dari sisi pemberdayaan SDM desa dan optimalisasi mempertahankan sumberdaya alamnya. Melongok konsistensi Green Party mengabdi untuk desa, ada sejumlah alasan terkuak. Dari data kependudukan Badan Pusat Statistik, desa sebagai tempat mencari nafkah dan melanjutkan kehidupan 57 persen penduduk Indonesia. Maka, ulas Marwan tidak ada alasan lagi untuk tak membahas RUU Desa. Pertimbangan lainnya, angka kemiskinan terbesar berada di desa. Sehingga, sudah sepatutnya program pengentasan kemiskinan diseriusi dengan mewujudkan RUU Desa agar lebih fokus penanganannya. Area desa pun tercatat sebagai penyumbang terbesar pendapatan negara dari sumber daya alam. Terbukti dengan keberadaan basis produksi kebutuhan pokok, khususnya sumber pangan. "Sebagai upaya mempertahankan ketahanan pangan nasional, RUU Desa menjadi cara paling strategis sebab sumber pangan ada di desa. PKB terus mendorong agar ada pasal tentang alokasi APBN dan APBD sebesar 10 persen untuk desa," cetus Marwan. Sumber: DPP PKB