Jakarta - Akibat banjir yang melanda hampir seluruh Jakarta pada hari ini, aktivitas pelayanan serta perdagangan nyaris lumpuh. Oleh sebab itu, sejumlah pihak meminta pemerintah untuk segera memindahkan ibu kota. Sehubungan dengan hal ini, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Malik Haramain tak sepakat dengan rencana pemindahan Ibu Kota. Menurut dia, lebih baik kantor administrasi pemerintahan saja yang dipindahkan. Sementara ibu kota tetap berada di Jakarta. Kata dia, kota adminitrasi pemerintahan yang sesuai adalah Banten atau Jawa Barat. "Saya lebih sepakat kantor administrasi pemerintahan saja dipindah ke sekitar Banten atau Jabar," ungkap Malik, Kamis (17/1/2013). Selain menjadi kantor administrasi pemerintahan, Banten juga dapat dijadikan sebagai pusat adminitrasi perdagangan. Sehingga, DKI bisa memperluas area penghijauan untuk daerah resapan dan permasalahan banjir serta kemacetan akan semakin terurai. "Ibu kotanya tetap di Jakarta sekaligus menjadi kota dan pusat adminitrasi perdagangan. Kalau itu dilakukan akan otomatis mengurai kemacetan, karena adminitrasi pedagangan/swasta pasti akan mengikuti/mendekati adminitrasi pemerintahan. Otomatis juga DKI bisa lebih luas dalam membangun daerah resapan air," pungkasnya. sumber: DPP PKB