JAKARTA – Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) akan melakukan somasi kepas Partai Demokrat cq Sutan Bhatoegana yang menyatakan Gus Dur dilengserkan karena korupsi Buloggate dan Bruneigate.
“Ini bisa mendistorsi sejarah karena Gus Dur jatuh bukan kasus hukum, tapi korban konspirasi politik orang-orang yang terancam langkah Gus Dur selaku presiden. Sidang Istimewa 2001 dilakukan dengan agenda menyikapi pengangkatan Chaerudin Ismail sebagai Kapolri dianggap menyalahi TAP MPR VII/2000, bukan karena kasus hukum,“ kata ketua PP LPBHNU Andi Najmi Fuadi, Senin.
Ia mengaku telah mendapat masukan dan protes keras dari sejumlah warga dan pengurus NU dari berbagai daerah. Langkah hukum seperti ini dinilainya tepat untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya.
“Pernyataan tanpa dasar seperti ini termasuk pelecehan terhadap NU dan fitnah terhadap Gus Dur karena beliau tokoh panutan yang pernah memimpin PBNU tiga periode,“ paparnya
Ketua LDNU Jabar KH Maman Imanulhaq bersama dengan 50 ulama jabar lainnya juga menyatakan keberatan atas pernyataan Sutan dan menuntut Sutan meminta maaf dan melakukan klarifikasi atas pernyataan yang dibuat Sutan dalam sebuah diskusi di kompleks parlemen Senayan tersebut.
Beberapa ulama Jabar yang mendukung Maman diantaranya adalah Ajengan Didi (Tasik), Kyai Zaenal (Majalengka), Ustad Watih Maulana (Subang), Ustad Husni Mubarok (Cianjur).
“Tuduhan Bhatoegana itu sangat menyakiti warga NU. Gus Dur memang kalah secara politik, tapi tidak pernah terbukti bersalah secara hukum. Gus Dur tak terlibat kasus Buloggate maupun Bruneigate,” kata Kiai Maman dalam rilisnya, Ahad (25/11/2012). Sumber: NU Online