Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengungkapkan bahwa kedaulatan negara Republik Indonesia (RI) merupakan persoalan strategis yang perlu memperoleh perhatian.
“Masalah kedaulatan menjadi keprihatinan NU. Rakyat merasakan betapa besar pengaruh asing ini melalui kebijakan negara sepanjang kekuasaan negeri ini,” kata Said Aqil dalam taushiyah dalam rangka soft launching peringatan hari lahir ke-85 Nahdlatul Ulama (NU) di sekretariat PBNU, Jakarta, Sabtu (18/6/2011).
Menyusutnya kedaulatan negara ini terlihat dari berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. “Itulah sebabnya di negara ini tidak ada kedaulatan pangan dan begitu dominannya penguasaan asing atas sumber daya alam kita,” jelasnya.
Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dapat menggunakan kedaulatan secara penuh dalam menentukan kebijakan tanpa disubordinasikan kepentingan negara lain. Hubungan dengan negara lain, tidak boleh menghilangkan kemandirian negara.
“Kita tidak boleh menukar kedaulatan negara dengan bantuan yang diberikan negara lain, perusahaan multinasional dan lembaga multilateral,” ungkapnya.
Kebutuhan terhadap utang luar negeri seharusnya tidak membuat kita tunduk dan kehilangan kemandirian di hadapan negara dal lembaga donor internasional. Sejarah mencatat negara kita berkali-kali tidak berdaya menghadapi intervensi politik asing, pemimpin negara yang mencoba menjalankan kedaulatan negara secara mandiri harus menghadapi berbagai gangguan pemberontakan sampai pada tingkat penggulingan.
“Pengaruh kepentingan asing di negeri ini merupakan hal yang nyata terutama dalam rangka merebur kesempatan untuk mengelola kekayaan alam Indonesia yang melimpah,” jelasnya. Sumber: TribunNews