Jakarta, NU Online
Memperingati satu tahun kepemimpinan Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) limpah ruah ke jalan pada Senin (19/10) untuk mengingatkan pemerintah bahwa mereka sudah satu tahun menjadi nakhoda negeri ini, namun kehidupan rakyat semakin susah, ekonomi Indonesia semakin buruk, dan berbagai persoalan sosial terus terjadi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII DKI Jakarta Mulyadin Permana bahwa ada ratusan ribu kader PMII seluruh Indonesia, khususnya di DKI Jakarta turun ke jalan mengkritik kinerja Jokowi-JK sebagaimana diinstruksikan oleh Pengurus Besar (PB) PMII.
PMII DKI Jakarta bersama PB PMII dan beberapa cabang PMII terdekat seperti PC PMII Ciputat, PC PMII Bekasi dan PC PMII Bogor menggelar demonstrasi di depan istana negara supaya bisa didengar langsung oleh Presiden Jokowi.
“Ratusan ribu kader PMII seluruh Indonesia hari ini turun untuk mengingatkan dan mengevaluasi kerja Jokowi-JK selama 1 tahun ini, khususnya para kader PMII Jakarta yang ada di 35 kampus,” tutur Mulyadin.
Mahasiswa sebagai agent of change dan agent of social control tidak boleh lupa dan terlena dengan popularitas kepemimpinan Jokowi-JK, tetapi harus melihat secara jernih dan obyektif semua persoalan yang hadir karena ketidakmampuan pemerintah mengurus rakyatnya.
“Mahasiswa (PMII) mengajak seluruh rakyat untuk menyadari apa saja yang telah diperbuat oleh pemerintah saat ini, kita tidak boleh terlena, apalagi tertidur melihat segala persoalan yang muncul,” tegas Mulyadin.
Persoalan yang paling mencolok saat ini adalah soal ekonomi Indonesia yang merosot bahkan hampir terjadi krisis akibat Rupiah yang terus melemah, perusahaan-perusahan mulai mem-PHK-kan karyawannya, terjadi krisis dan konflik sosial seperti di Tolikara Papua dan Singkil Aceh, pembakaran hutan dan bencana asap, serta kebijakan impor pangan yang menyengsarakan para petani.
Atas segala persoalan tersebut, PMII mengindikasikan pemerintah tidak bekerja maksimal mengurus negara dan rakyat. Penyerapan anggaran di kementerian-kementerian pun tidak maksimal untuk kesejahteraan rakyat. Padahal rakyat saat ini sedang susah dimana harga kebutuhan terus naik sejak pencabutan subsisdi BBM oleh pemerintah beberapa bulan lalu. Ironisnya, utang luar negeri terus ditumpuk oleh pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang tidak menyentuh langsung kesejahteraan rakyat, malah akan membebani rakyat karena utang dibayar oleh rakyat.
“Kita ingat janji Jokowi-JK ketika menaikkan harga BBM bahwa subsisdi BBM akan dialokasikan kepada proyek-proyek infrastruktur, namun faktanya negara ngutang 300 Triliun buat proyek-proyek tersebut, nah mana janji Jokowi-JK? Ke mana uang subsidi BBM? jangan-jangan dikorupsi oleh penguasa!” tegas Mulyadin.
Aksi PMII berjalan lancar dengan berjalan kaki dari stasiun Gambir menuju istana negara. Ratusan mahasiswa bernyanyi dan meneriakkan yel-yel yang dipimpin koorlap aksi melalui mobil komando. Belum lama aksi berjalan di depan istana, terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan ratusan polisi. Karena semangat mahasiswa yang menggebu-gebu, mahasiswa mendorong polisi, dan disikapi represif oleh aparat kepolisian. Polisi memukul mahasiswa, menembakkan gas air mata, dan membubarkan massa aksi secara paksa. Ada puluhan mahasiswa yang terluka akibat pukulan dan injakan polisi.
“Kami sangat menyayangkan tindakan represif aparat kepolisian yang membubarkan paksa dengan memukul, menginjak dan menembakkan gas air mata kepada mahasiswa yang sedang menyampaikan aspirasi depan istana. Ketua Umum PC PMII Jakarta Pusat sampai terluka parah karena diinjak-injak oleh polisi. Oleh karena itu, kami meminta polisi bertanggungjawab atas pemukulan kader-kader kami,” tutur Mulyadin.
“Kami tidak ingin perjuangan kami mengevaluasi 1 tahun pemerintahan Jokowi-JK dinodai dengan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang digaji oleh rakyat,” lanjut Mulyadin.
Dalam aksi Evaluasi 1 tahun Pemerintahan Jokowi-JK tersebut, PMII menuntut:
1. Tinjau ulang proyek infrastruktur yg berasal dr pinjaman luar negeri
2. Stabilkan nilai tukar rupiah
3. Percepat serapan APBN
4. Cabut ijin perusahaan pembakar hutan
5. Tolak impor pangan, wujudkan kedaulatan pangan
6. Wujudkan kedamaian beragama, negara harus menjamin hak beragama setiap warga negara
7. Usut tuntas kasus atas nama agama khususnya di Tolikara Papua dan Singkil Aceh. Red: Mukafi Niam
Sumber: NU Online