Jakarta, Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta menilai kebijakan Gubernur DKI yang menerbitkan Pergub 228/2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka tidak tepat. 
Ketua Umum PKC PMII DKI Jakarta Mulyadin Permana mengatakan, dengan peraturan tersebut Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengekang kebebasan berpendapat dengan lisan dan tulisan yang telah dijamin UUD 1945.
“Saya melihat Ahok enggak paham UUD 1945, masak buat Pergub yang bertentangan dengan amanat konstitusi tertinggi negara kita,” ujarnya, Senin (2/11), dalam siaran pers.
Menurutnya, konsekuensi negara demokrasi adalah rakyat bebas menilai penyelenggaraan negara oleh pemerintah. Rakyat bebas mengkritik dan menyalahkan pemimpinnya jika memang salah, bahkan menurunkan pemimpin yang tidak becus mengurus rakyatnya.
“Bagi kami mahasiswa Pergub itu melanggar hukum atau konstitusi tertinggi negara (UUD 1945) jadi tidak perlu dipatuhi. Kami akan tetap demo di balaikota kalau Ahok salah. Kami akan tetap demo di Istana kalau Presiden salah, atau di manapun ada kesalahan penyelenggaraan pemerintahan oleh pejabat terkait,” katanya.
Ia berpendapat, mahasiswa adalah agen perubahan yang tidak seharusnya diatur oleh aturan yang dibuat semena-mena. “Oleh karena itu, kami mengutuk dan menolak Pergub 228 ala Ahok itu, dan kami akan mengajukan judicial review (uji materi) atas Pergub yang salah tersebut,” pungkas Mulyadin.
Pemerintah DKI berdalih bahwa penerbitan peraturan tersebut bertujuan agar demonstrasi tidak mengganggu masyarakat umum. Dalam pasal 4 pergub itu disebutkan bahwa lokasi yang diperbolehkan sebagai tempat berunjuk rasa hanya di Parkir Timur Senayan, Alun-alun demokrasi gedung DPR, dan Silang Selatan Monas. Sementara itu, di Pasal 6 dituliskan bahwa aksi hanya dapat dilaksanakan dalam kurun waktu dari pukul 06.00 hingga pukul 18.00 WIB saja. (Mahbib)
Sumber: NU Online