JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan kadernya di legislatif daerah (DPRD) agar lebih giat dalam mendekati publik. Sebab menurutnya, kini politisi menghadapi persoalan sulit karena harus menghapus persepsi negatif yang berkembang luas di masyarakat.
Berbicara pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bintek) Peningkatan Kapasitas DPRD dari PKB se-Jawa Tengah di Jakarta, Minggu (3/6), Muhaimin mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga persepsi di masyarakat yang membuat anggota DPRD kesulitan. Pertama, DPRD seolah-olah dianggap sebagai puncak kesejahteraan. “Masyarakat menganggap DPRD menjadi sumber material, jadi kalau ketemu konstituen kok nggak kasih sesuatu nanti bakal dianggap pelit atau mementingkan diri sendiri,” sebutnya.
Kedua, DPRD dianggap sebagai sarana mobilitas dan statusnya pun jadi rebutan banyak pihak. Sayangnya, kata Muhaimin, masyarakat hanya merasa didekati politisi saat menjelang pemilu saja.
Persepsi ketiga, DPRD dianggap tak mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi lantaran banyak anggota DPRD yang tidak menyambangi konstituennya. Kemungkinannya, kata Muhaimin, karena memang tidak bisa berkomunikasi atau justru memang tak mau keluar uang untuk konstituennya.
Meski demikian mantan Wakil Ketua DPR RI itu mengaku bisa merasakan kesulitan yang dihadapi anggota DPRD di tengah masyarakat pemilihnya. “Saya bisa merasakan meski belum pernah jadi anggopta DPRD,” katanya.
Lebih lanjut politisi yang akrab disapa dengan panggilan Cak Imin itu menambahkan, saat ini merupakan masa-masa tersulit yang harus dihadapi politisi. Bukan hanya karena persepsi negatif dari publik, tetapi juga akibat demokrasi terbuka yang mengarah liberal.
Karenanya Muhaimin tak bosan-bosannya meminta para legislator asal PKB agar dalam sisa waktu 1,5 tahun menjelang Pemilu ini bisa aktif mendekati masyarakat. Ditegaskannya, mendekati pemilih bukan berarti harus dengan uang asalkan bisa memberikan empati, berbagi informasi dan aktif hadir di tengah-tengah masyarakat.
“Tinggal 1,5 tahun menjelang pemilu ini untuk membangun kesempatan bagi DPRD-DPRD mengelola aspirasi. Jangan sampai ada konstituen bilang hanya didekati menjelang pemilu. 1,5 tahun ini kita tirakatan total,” pintanya.
Muhaimin juga meminta agar dalam mendekati konstituen dan masyarakat, para kader PKB di legislatif tak henti-hentinya menyosialisasikan bahwa PKB terlahir dari Nahdlatul Ulama (NU). Menurutnya, tidak ada pihak lain yang berhak melarang klaim bahwa PKB terlahir dari NU.
“Tidak ada yang berhak melarang itu. Hubungan antara NU dan PKB makin bagus. Dalam dua bulan ini persepsi tentang NU dan PKB harus membaik. Sebagai kekuatan utama, kita perlu penyapaan masyarakat secara terus-menerus,” ajaknya. Sumber: JPNN