Jombang, NU Online
Nama KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) segera diresmikan menjadi nama salah satu jalan raya di kabupaten Jombang. Nama mantan Ketua Umum PBNU ini akan mengantikan nama Jalan Merdeka sepanjang sekitar 1,5 kilometer bersambung dengan Jalan KH Wahid Hasyim yang juga ayah kandungnya.
Kepastian pergantian ini, menyusul disetujuinya usulan Pemkab Jombang oleh para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jombang.
“Iya, kita memang mengusulkan peresmian nama Presiden RI KH Abdurrahman Wahid menggantikan nama jalan Merdeka sepanjang sekitar 1,5 kilometer pada PAK tahun ini,” ujar Kepala Bagian Kesejehatreaan Rakyat Sekretariat Pemkab Jombang, Agus Panuwun ditemui usai rapat komisioning dengan komisi D DPRD kemarin.
Agus menambahkan, peresmian nama Jalan Gus Dur ini, rencananya akan dilakukan bertepatan pada peringatan 1000 hari meninggalnya tokoh pluralisme itu.
“Meninggalnya beliau (Gus Dur) kan sudah 3 tahun ini, jadi kita rencanakan perubahan nama itu bersamaan peringatan 1000 harinya beliau,” tandas mantan Camat Plandaan ini.
Rencana perubahan nama jalan Merdeka menjadi jalan presiden ke 4 tersebut pada tahun 2012 ini dibenarkan Ketua Komisi D DPRD Jombang, Hanafi. Dikatakannya, dalam peresmiannya Kesra Sekda Jombang mengusulkan anggaran sekitar Rp 90 juta untuk peresmian perubahan jalan dan peringatan 1000 hari presiden ke 4 RI KH Abdurrahman wahid .
“Benar, anggarannnya untuk peresmian dan acara baru kita bahas bersama,” jelasnya.
Sejak meninggalnya Gus Dur pada 2009 lalu, pemerintah kabupaten Jombang telah merencanakan nama cucu pendiri ormas terbesar di Indonesia, NU, KH Hasyim Asyari menjadi nama salah satu jalan di Jombang. Rencana perubahan itu disampaikan Bupati Suyanto.
Jalan Gus Dur ini akan menyambung dengan Jalan KH Wahid Hasyim ayah kandungnya yang terlebih dulu menjadi nama jalan di pusat kota Jombang hingga stasiun kereta api menuju arah Pondok Pesantren Tebuireng dimana terdapat Makam KH Hasyim Asyrai pendiri NU serta makam Gus Dur sendiri yang telah ditetapkan sebagai kawasan wisata Religi oleh Pemerintah.