JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain menyesalkan vonis majelis hakim terhadap Mashuri Hasan terkait pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Malik, seharusnya Mashuri tak mendapat hukuman seberat itu sebab Mashuri hanyalah korban dari berkosnpirasi jahat kasus tersebut. "Mashuri Hasan (MH) hanya korban dari konspirasi jahat kasus surat palsu. Tidak selayaknya dihukum  seberat itu," ujar Malik kepada okezone, Selasa (3/1/2012). Menurut anggota Panja Mafia Pemilu Komisi II DPR itu vonis terhadap Mashuri Hasan merupakan upaya agar otak konspirasi surat palsu tersebut tidak terbongkar. "Saya menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang hanya menyentuh di permukaan, tidak sampai ke akar-akarnya. Upaya ini akan mengubur usaha membongkar konspirasi kasus surat palsu," kata dia. Disamping itu, Sekjen Garda Bangsa ini tidak menepis asumsi masyarakat bahwa peradilan bangsa kita masih tebang pilih. Oleh sebab itu dirinya sangat kecewa karena penegak hukum tidak berkomitmen untuk menuntas kejahatan pemilu tersebut. "Ini semakin menguatkan dugaan banyak orang bahwa sistem peradilan kita masih tebang pilih. Sebagai anggota Panja Mafia Pemilu, saya kecewa dengan penegak hukum yang tidak berkomitmen membongkar kejahatan pemilu," tegasnya. Padahal kata Malik, Panja Pemilu DPR telah menemukan secara gamblang keterlibatan mantan Hakim MK, Arsyad Sanusi dan mantan Komisioner KPU sebagai aktor intelektual dibalik surat palsu itu. Namun, kenyataannya memang polisi tidak berkeinginan menyelesaikan kasus itu. "Polisi benar-benar tidak berkeinginan menuntaskan kasus ini. Hasil ini sangat kontras dengan hasil temuan panja mafia pemilu yang menemukan secara gamblang keterlibatan Andi Nurpati dan Hakim Arsyad Sanusi," imbuhnya. Malik menduga bahwa mantan komisioner KPU, Andi Nurpati itu dilindungi oleh kekuatan politik penguasa. "Mashuri Hasan hanya pesuruh dari elite KPU dan MK. Saya menduga ada kekuatan politik tertentu telah bermain dibelakang Andi Nurpati," pungkasnya. Sumber: OkeZone