JAKARTA - Anggota Komisi II dari Fraksi PKB, Abdul Malik, meminta Menteri Hukum dan HAM menjelaskan soal Partai Nasional Republik (Nasrep) yang mengakuisisi partai lain demi lolos mengikuti Pemilu 2014. “Kementerian Hukum dan HAM harus dipanggil. Seharusnya (kalau mengakuisisi), nama partainya nggak boleh diganti dong. Namanya harus tetap PNU (Partai Nurani Umat),” kata Abdul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 30 Januari 2012. Menurut Abdul, akuisisi yang dilakukan oleh Nasrep dengan mengubah nama partai berbadan hukum yang ia akuisisi, seharusnya tidak boleh dilakukan. “Itu melanggar hukum. Badan hukumnya kan PNU, lalu ganti Nasrep yanggak boleh,” kata dia. “Kalau Nasrep gabung ke PNU, kemudian ikut pemilu namanya PNU, nggak pa-pa. Tapi kalau namanya ganti Nasrep, nggak boleh,” ujar Abdul lagi. Sebelumnya, Direktur Tata Negara Kementerian Hukum dan HAM Asyari Sihabuddin mengatakan, perubahan nama dari Partai Nurani Umat ke Nasrep telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin pada 4 Januari 2012. Jawaban Nasrep Nasrep sendiri menegaskan, mereka tidak melanggar UU apapun dalam proses akuisis tersebut. “Ini sesuai mekanisme, sesuai Undang-undang Partai Politik. Kemenkumham juga telah mengesahkan, tak ada masalah,” kata Ketua Umum Partai Nasrep, Jus Usman. Menurut dia, UU memang memungkinkan penggabungan partai-partai untuk maju dalam pemilihan umum. Bahkan, lanjut Jus, saat menghadapi Pemilu 2004, ada dorongan kepada partai untuk bergabung agar partai peserta pemilu tidak terlalu banyak. “Undang-undang pemilu ini syaratnya lebih berat. Menurut saya, penggabungan malah menjadi kesempatan baik untuk menyederhanakan partai. Ini bukan barang baru, bahkan malah dianjurkan,” ujar Jus. Ia mengaku tak peduli pada tudingan bahwa siasat yang dilakukan Nasrep tidak etis. Nasrep justru akan mengajak parta-partai lain untuk bergabung menghadapi Pemilu 2014 mendatang. “Kalau ada yang gampang, kenapa cari yang sulit,” kata Jus. Sumber: VivaNews