Jakarta, NU Online – Gedung baru untuk operasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Senin(27/2) diresmikan. Keberadaan gedung baru ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja organisasi untuk terus menjalankan syiar Islam ala Ahlus Sunah wal Jamaah, serta bersama-sama Pemerintah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memberdayakan masyarakat.
Gedung baru yang berlokasi di Jl. Taman Amir Hamzah No. 5, Menteng, Jakarta Pusat, ini dibangun dengan biaya total Rp 4,8 Miliar dan merupakan yang kedua setelah gedung operasional pertama diresmikan di Jl. Kramat Raya No.164, Salemba, Jakarta Pusat pada tahun 2001 silam.
“Gedung lama sudah terlalu sesak, makanya dibangunkan yang baru. Semoga gedung baru ini bisa menjadikan kinerja lembaga, lajnah dan badan otonom semakin baik. Insya Allah nanti akan ada lagi gedung baru yang dibangun,” kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj dalam sabutannya.
Gedung baru ini juga diharapkan bisa mempertahankan kinerja NU dalam membantu pemberdayaan masyarakat yang memang dalam pelaksanaannya, Pemerintah harus menggandeng civil society. NU, ditegaskan oleh Kiai Said, akan terus mendukung Pemerintah, namun juga tak segan memberikan kritik jika pelaksanaan pemerintahan dinilai mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
“Kepentingan dan kesejahteraan rakyat harus terus diutamakan. NU akan selalu mendukung jika kebijakan Pemerintah pro rakyat, tapi juga akan menkritik dengan cara-cara yang santun jika kebijakan itu melenceng,” tegas Kiai Said.
Salah satu kebijakan Pemerintah yang saat ini menjadi sorotan NU adalah rencana re-negosiasi kontrak karya pertambangan. NU sudah sejak lama mendorong Pemerintah melaksanakan hal tersebut, dengan satu tujuan utama adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya yang tinggal di sekitar lokasi tambang.
“Ada tiga aspek yang harus diperbarui. Luasan areal tambang harus ada batasan, lama penambangan juga dijadwal ulang, serta royalti ke Negara harus adil. Jangan seperti sekarang,” urai Kiai Said tegas.
Munculnya permintaan dari Amerika Serikat, yang baru-baru ini melalui kedutaan besarnya di Indonesia meminta agar kontrak karya pertambangan tidak dinegosiasikan ulang, NU dengan tegas menyatakan tidak sependapat. Pemerintah didorong untuk melanjutkan rencana re-negosiasi, agar Negara tidak dirugikan dan kesejahteraan rakyat bisa terus ditingkatkan.
“Pemerintah jangan takut (melakukan re-negoasiasi). Tidak adil kalau rakyat Papua, Kalimantan dan lainnya yang daerahnya kaya justru hidup miskin. NU akan terus menyuarakan ini,” pungkas Kiai Said.
Peresmian gedung tersebut terasa lebih istimewa setelah sejumlah kiai sepuh hadir, di antaranya Wakil Rois Aam PBNU KH. Mustofa Bisri dan KH. Masduki Mahfud dari Malang, Jawa Timur. Tamu undangan lain yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah mantan Wakil Presiden H.M Jusuf Kalla, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Helmi Faisal, Menteri Perumahan Rakyat Djan Farid, Wakil Menteri Kesehatan dan sejumlah pejabat lainnya.
Sementara dari kalangan pengusaha yang turut hadir adalah Oesman Sapta Odang dan Hans Haryanto dari Bandung.