Jakarta, NU Online – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj, menyatakan demonstrasi adalah hak setiap masyarakat, termasuk dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM. Meski demikian demonstrasi tidak dapat dibenarkan apabila bertujuan untuk menurunkan Presiden dari jabatannya.
“Juga kalau anarkis, melempari polisi yang sedang bertugas sesuai Undang-undang, itu tidak boleh dan tidak dibenarkan berdasarkan agama. Demonstrasi hak masyarakat, tapi caranya harus santun,” tegas Kiai Said di Jakarta, Selasa (13/3).
Kiai Said juga menegaskan demonstrasi menyikapi rencana kenaikan harga BBM tidak bisa dilakukan untuk menurunkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari jabatannya. Indonesia menganut sistem presidensial, dimana jabatan Presiden berlangsung selama 5 tahun.
“Presiden bisa diturunkan sebelum masa jabatannya berakhir kalau melanggar konstitusi, selain itu tidak. Tidak ada seorangpun atau siapapun yang bisa menurunkan Presiden kalau tidak ada pelanggaran konstitusi,” urai Kiai Said menandaskan.
Terkait penurunan Presiden sebelum masa jabatannya berakhir, lanjut Kiai Said, NU dan seluruh Nahdliyin memiliki pengalaman yang sangat pahit saat Abdurahman Wachid atau Gus Dur diturunkan tanpa adanya pelanggaran konstitusi.
Aksi demonstrasi besar-besaran menyikapi rencana kenaikan harga BBM akan digelar oleh sejumlah elemen buruh dan mahasiswa, di antaranya Konsorsium Miskin Kota serta Serikat Buruh Transportasi dan Pelabuhan. Mereka beranggapan kenaikan harga BBM adalah kegagalan Presiden dalam menjalankan amanah rakyat.
Menyikapi rencana demonstrasi besar-besaran tersebut, aparat Kepolisian dan TNI telah menyatakan kesiapannya untuk menghadapi, jika nantinya dilakukan dengan cara-cara yang anarkis dan meresahkan masyarakat.
“Khusus kepada aparat, entah polisi atau TNI, jangan gunakan kekerasan saat menghadapi demonstran. Selama mereka santun, hadapi dengan santun,” pungkas Kiai Said berpesan.