JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) gerah melihat harga-harga sembako yang tidak menentu. Karenanya mereka pun berteriak meminta pemerintah menindak tegas para spekulan yang telah “memainkan” harga-harga sembako di pasaran sehingga merangkak naik.
Ketua Fraksi PKB di DPR, Marwan Jafar, mengatakan, harga BBM sampai saat ini belum naik, tapi harga-harga kebutuhan rakyat sudah melonjak. ”Pemerintah harus memberi sangsi tegas kepada para spekulan itu,” tegas Marwan.
Dikatakan, sanksi tegas pemerintah itu salah satunya mencabut ijin usaha para spekulan itu.
“Kenaikan harga kebutuhan pokok saat ini adalah murni permainan para spekulan antara para pedagang dan distributor. Spekulan yang memainkan harga ini adalah pedagang besar (grosir) yang bekerja sama dengan distributor. Merekalah yang sengaja menaikkan harga-harga tersebut. Sanksinya cabut izin usahanya,” urai Marwan.
Marwan mengatakan, pemerintah bisa memaksa para spekulan untuk mengembalikan harga-harga itu ke harga semula. Pegadang besar dan distributor ini, kata dia, bisa dipaksa menurunkan harga-harga tersebut, sehingga kebutuhan barang pokok yang dibeli konsumen bisa kembali ke harga normal,” jelas anggota Komisi V DPR RI.
Dia menilai pemberian sanksi tegas oleh pemerintah ini dapat menunjukkan adanya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dengan cara perlindungan terhadap konsumen, sesuai dengan UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
Sedangkan dalam mendorong turunnya harga kebutuhan pokok tersebut, lanjut Marwan, jika pemerintah hanya melakukannya dengan operasi pasar atau pasar murah saja seperti kebiasaan selama ini dipastikan tidak akan efektif. ”Sebab di sisi lain ketersediaan pasokan seperti beras, minyak goreng, gula yang biasa digunakan operasi pasar juga terbatas,” jelas Marwan lagi.
Dia juga meminta pemerintah tetap bertanggung jawab membenahi sistem logistik nasional dan distribusi yang selama ini menjadi kendala yang belum tuntas diselesaikan.
Dengan begitu, kata dia, terjadinya disparitas harga-harga antar daerah pulau di Indonesia bisa diminimalisir.
”Kita meminta pemerintah bisa memberi garansi akan ketersediaan supply side (penawaran) kebutuhan bahan pokok untuk tidak meleset, sehingga bisa memenuhi demand side (permintaan) dari konsumsi masyarakat yang tinggi tersebut,” pungkasnya.
sumber: JPNN