JAKARTA - Mantan Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi mengatakan sejak tampil sebagai tokoh NU di Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur, tahun 1983, KH Abdurrahman Wahid sudah terlihat memiliki pemikiran yang besar, reformis kologial, sebagai pendobrak dan mandiri. Akibat kemandiriannya itu dalam memimpin NU, maka Gus Dur tidak mudah dikuasasi oleh penguasa. Hal tersebut disampaikan Hasyim Muzadi pada pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PKB Gus Dur di Kantor DPP PKB Gus Dur di Kalibata, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Sabtu (9/4). Muspimnas dihadiri oleh 33 DPW PKB Gus Dur se-Indonesia. Selain itu, lanjut Hasyim, Gus Dur siap terbakar, siap mengalah dan siap berkorban untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara yang lebih besar. Sementara tokoh lain hanya siap membakar dan merusak-rusak rakyatnya. "Anehnya, siap jungkir-balik siang malam hanya merasa bangga karena dipanggil oleh presiden." Namun, di tengah kebesaran Gus Dur itu banyak orang berkelompok-kelompok. Di mana di antara orang-orang itu pertama, ada yang mengerti pemikiran Gus Dur dan mengamalkan serta mengembangkannya. Kedua, menikmati kebesaran Gus Dur, tapi tidak sebangun dengan visi Gus Dur, imbuh Hasyim. "Kelompok kedua ini, hidupnya yang semula keleleran di jalanan, terus merasa menjadi orang, pakai dasi, beruang dan memiliki jabatan. Dan, anehnya mereka ini tetap di bawah lindungan Gus Dur, tapi melawan Gus Dur melalui tangan orang lain. Itulah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan," ujar Hasyim. Dikatakannya, pada 23 Juli tahun 1998, Gus Dur mendirikan PKB dengan tiga pemikiran besar. Yaitu pemikiran keagamaan, integrasi kebangsaan dan politik. Itulah yang harus dikembangkan dan diimplementasikan dalam kondisi politik yang sudah sampai pada titik masya Allah, yaitu menghalalkan segala cara sekarang ini. "Yaitu politik yang tidak mabadi’ khoiru ummah, tidak mengabdi untuk kepentingan rakyat. Melainkan untuk memperkaya diri sendiri, penuh dengan kebohongan, politik transaksional, banyak makelar kasus dan pemerasan hukum. Hal itu melahirkan dua golongan; yaitu, yang kaya makin kaya sekali dan yang miskin bertambah melarat," tuturnya. Dengan demikian, maka yang terjadi adalah jual beli politik. Demokrasi menjadi industri politik dan bisa mengatakan demokrasi di mana-mana, tapi tidak bisa dibuktikan. Demokrasi tidak lagi melindungi, mengadvokasi dan tidak mensejahterakan rakyatnya. Yang terjadi sebaliknya, mendzalimi dan menindas rakyatnya. Karena itu sampai kapan negara ini bertahan oleh gerogotan parpol dengan transaksi politik tersebut?, tanya Hasyim Muzadi. "Untuk itu, perlu normalisasi demokrasi Indonesia. Yang harus dinormalisasi bukan saja PSSI, tapi juga PKB dan demokrasi bangsa ini. Bagi pelanjut perjuangan politik Gus Dur perlu orientasi perjuangan, disiplin dan pegangan politik agar tidak keluar dari mabadi’ khoiru ummah, mengabdi untuk kepentingan umat, bangsa dan Negara," imbuhnya. Sementara itu Ketua Umum PKB Gus Dur, Zannuba Arifah Chafsoh atau Yenny Wahid menegaskan PKB tidak boleh menghamba kekuasaan, tapi harus kembali kepada jatidiri partai untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara. "Uang dan kekuasaan tidak menjamin eksistensi partai. Banyak partai besar di era Orde Baru, tapi jatuh setelah reformasi. Demikian pula, parpol yang berkuasa ternyata jatuh dan turun drastis perolehan suaranya dalam pemilu. Dengan demikian, kita harus akhiri politik transaksional dan PKB Gus Dur siap mengikuti pemilu 2014," tukasnya.