Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di DPR Abdul Malik Haramain menilai ada upaya sistematis dari beberapa partai politik (parpol) untuk mengganggu proses hukum terhadap sejumlah anggota parpol yang sedang terlibat kasus korupsi. “Hal ini bisa dilihat dari proses hukum yang tengah membelit M Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti yang sampai sekarang berjalan tidak normal,” katanya, kepada SP, di Jakarta, Jumat (17/6). Abdul Malik berpendapat, upaya-upaya intimidasi terhadap proses hukum ini jelas memperburuk citra parpol dan pasti menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada parpol. “Partai kemudian dianggap sebagai tempat yang paling aman dan efektif untuk melindungi koruptor-koruptor,” kata anggota Komisi II DPR ini. Oleh karena itu, PKB meminta kepada partai-partai, terutama yang anggotanya terjerat kasus hukum agar tidak menghalangi proses hukum yang tengah berjalan. “Partai mestinya memberi jalan kepada aparat agar prosesnya berjalan alamiah dan wajar. Ini penting sebagai perwujudan komitmen partai dalam membangun good and clear goverment,” katanya. Penegasan tersebut penting karena bertalian dengan kondisi saat ini. Sebab, ada sekitar 150-an kepala daerah yang sedang mengalami proses hukum dengan status tersangka. Sumber: SuaraPembaruan