SURABAYA – Ada banyak fakta baru dari hasil penelitian serius ini. Sudah saatnya semua kalangan khususnya di NU untuk menjadi hasil survey sebagai pijakan dalam menentukan arah dan pilihan sikap yang diambil.
Temuan menarik tersebut diantaranya adalah mulai bergesernya kemandirian politik warga terhadap calon pemimpin yang akan dipilih.
“Bahkan ada beberapa kota di Jawa Timur yang tidak menjadikan fatwa politik kiai sebagai pertimbangan,” kata Faza Dhora Nailufar saat presentasi di hadapan sejumlah wartawan cetak maupun online (12/3).
Fakta baru tersebut tersaji pada acara Forum Tabayun Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Jawa Timur tentang kecenderungan politik nahdliyin Jawa Timur menjelang pemilihan gubernur 2013 di Jatim Expo Jalan Ahmad Yani Surabaya.
Dosen di Universitas Brawijaya Malang ini menandaskan bahwa populasi warga NU Jatim diperkirakan 60 persen dari total penduduk Jatim.
“Jumlah warga NU Jatim adalah 24.487.914 orang,” katanya. Dari besarnya jumlah itu kemudian diambil sampel sejumlah 1.108 orang.
“Sampel didistribusikan di seluruh kabupaten dan kota di Jatim dengan pembagian proporsional,” tandas alumnus pasca sarjana Unair Surabaya ini.
Bagaimana hasil dari survey yang dilakukan selama satu bulan lebih ini?
“Ternyata mayoritas Nahdliyin menginginkan gubernur dari NU,” kata Wakil Sekretaris PW ISNU Jatim ini. Yang cukup mencengangkan adalah bahwa secara sekelumit, sosok Saifullah Yusuf lebih diharapkan menjadi gubernur bila dibandingkan calon NU lainnya. Nama-nama itu seperti Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum PP Muslimat), H Ali Maschan Moesa (DPR PKB), Ali Masykur Moesa (Ketua Umum PP ISNU), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) serta Hasan Aminuddin (mantan Bupati Probolinggo).
Sedangkan untuk wakil gubernur, kebanyakan warga NU lebih sreg kepada sosok Khofifah Indar Parawansa.
“Yang mengherankan, sebaran suara Khofifah ternyata merata di semua kabupaten dan kota se Jawa Timur,” ungkap Dhora, sapaan akrabnya.
Demikian juga pada survey ini ditemukan sebuah fakta yang cukup menjadi introspeksi khususnya kepada para tokoh agama.
“Seperti yang disangka banyak orang, survey ini menunjukkan tingginya angka ketidakpatuhan warga NU terhadap fatwa politik kiai,” sergahnya. Sekalipun di beberapa tempat, warga masih patuh, namun jumlah “pembangkangan” terhadap kiai menunjukkan angka yang sangat tinggi. “Ini terjadi di Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Kota Kediri, Banyuwangi dan Trenggalek,” lanjutnya.
Hasil survey ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para fungsionaris NU di semua level untuk lebih berhati-hati dalam menentukan pilihan, khususnya yang berkenaan dengan politik. “Ini adalah data dari “bumi”, bukan suara langit,” kata sebagian pengurus PW ISNU Jatim menimpali.
Sumber: NU Online