Jakarta - Ketua Fraksi PKB MPR Lukman Edy menilai beberapa Peratuan Daerah (Perda) yang mengusung pemberlakuan hukum agama dalam hukum positif formal diinisiasi tidak hanya oleh partai agama tapi juga partai nasional. "Atas kepentingan kebutuhan pragmatis politis sebuah partai yang sebelumnya berideologi nasionalis malah menginisiasi perda bernuansa syariat agama tertentu, maka ini akan mengkikis kesatuan Negara NKRI," tandas Lukman Edy dalam keteragan tertulis yang diterima INILAH.COM, Selasa (23/8/2011). Hal itu menurut Lukman berakibat lenyapnya martabat dan harga diri bangsa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itulah FPKB MPR menginisiasi pendidikan politik empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. "Saya sangat optimis, kalau teman-teman DPRD itu sudah beres faham kebangsaannya, wawasan kenegaraannya, maka ke depan akan lahir Perda-Perda yang lebih menjiwai ruh dan ide Konstitusi kita, sehingga kebijakan yang diambil pun mencerminkan pengamalan ruh Pancasila kita sesuai amanah UU No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik," ujar Lukman lagi. Menurut Lukman dari diskusi dengan temen-temen DPRD di daerah saat ini ada kecenderungan kuat dan terfasilitasi yaitu gerakan radikalisasi yang cukup masif di kalangan para pelajar kita. "Kalau itu terus dibiarkan dan terus menjadi kecenderungan kuat maka sangat dikhawatirkan lima atau sepuluh tahun mendatang legislatif kita akan diisi oleh generasi-generasi yang tidak berwawasan kebangsaan dan otomatis nilai-nilai Pancasila akan semakin jauh dari ruang kebijakan publik kita," katanya mengingatkan. (Inilah.com)