SEMARANG –
Kalangan DPRD Jateng masih berbeda persepsi rencana pelantikan Gubernur terpilih Ganjar Pranowo dan Wakil Gubernur Heru Sudjatmoko di luar Gedung Dewan. Pelaksana Tugas Ketua DPRD Jateng Rukma Setiabudi bersikeras menyatakan bahwa pelantikan di tengah rakyat tidak melanggar aturan apapun.
“Pelantikan gubernur memang harus dilakukan pada rapat paripurna yang juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, namun rapat paripurnanya bisa dimana saja,” ujarnya, Rabu (12/6).
Selain tidak melanggar aturan, pelantikan yang di luar kebiasaan itu bisa mendekatkan pemimpin dengan rakyat. “Kalau itu demi memenuhi keinginan rakyat dan untuk mendekatkan rakyat Jateng dengan gubernur terpilih, kenapa tidak?.”
Pelantikan Ganjar-Heru pada 23 Agustus mendatang direncanakan di halaman Gedung Berlian DPRD Jateng sehingga masyarakat umum bisa menyaksikan prosesi acara. Untuk menambah kemeriahan, ia bahkan mengusulkan penutupan Jalan Pahlawan. Masyarakat nanti akan disuguhi bermacam hiburan dan makanan gratis.
Lebih lanjut, Rukma mengaku belum membicarakan secara formal dengan semua anggota DPRD Jateng untuk meminta persetujuan. “Akan ada rapat pimpinan dahulu untuk membahas rencana itu. Tapi intinya, saya pribadi mendukung jika hal itu merupakan perubahan yang baik,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Masrukhan Syamsurie berpendapat jika pelantikan gubernur diselenggarakan di luar gedung dewan maka hal itu menunjukkan gaya kepemimpinan Ganjar Pranowo yang keluar dari kebiasaan, namun tidak keluar aturan. Menurutnya, gaya kepemimpinan di Jateng selama ini cenderung konservatif dan tidak ada yang menawarkan pemikiran baru yang lebih inovatif.
“Mungkin gaya kepemimpinan konservatif ini ikut andil dalam menyebabkan Jateng mengalami ketertinggalan pendapatan daerah, pendapatan perkapita, dan prestasi olahraga dibandingkan provinsi lain dari luar jawa, termasuk selalu berada di bawah Jawa Barat dan Jawa Timur,” ujar Politikus Partai Persatuan Pembangunan itu.
Pandangan politikus-politikus PDIP dan PPP itu berbeda dengan Wakil Ketua DPRD Bambang Priyoko. Menurut Politikus Partai Demokrat itu, berdasarkan tata tertib DPRD Jateng pelantikan harus di dalam Ruang Rapat Paripurna, dan hanya dapat dipindahkan jika dalam keadaan mendesak. Wakil Ketua Komisi A Atyoso Mochtar yang juga berasal dari Demokrat menyatakan, pelantikan di luar ruangan memerlukan biaya tidak sedikit.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa KH Syamsul Ma’arif, juga menyatakan pelantikan di luar gedung sebagai pemborosan biaya. Syamsul, bahkan mengancam akan memboikot bila rencana itu tetap dilaksanakan. “Saya tak akan datang kalau di luar ruangan,” tegasnya. Sumber: Suaramerdeka.com