Jakarta- Wakil Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta, Heriandi menyarankan sebaiknya pemerintah daerah DKI Jakarta segera mengaplikasikan pelayanan pembuatan akta kelahiran di setiap kecamatan. Pelayanan berbasis regional seperti saat ini dinilai masih belum bisa maksimal memberikan pelayanan secara cepat dan mudah, utamanya kepada warga miskin. "Warga kesulitan jika harus ke dinas pencatatan sipil yang jauh dari tempat tinggalnya, transportasi mahal, apalagi juga ada pungutan liar," ujar Heriandi kepada redaksi www.dpp.pkb.or.id, Minggu (15/9/2013).  Di dinas kependudukan dan catatan sipil, ujar dia, soal biaya pengurusan menjadi suatu keharusan ketika warga Jakarta telat dalam pengurusan akta lahir. "Jika warga enggak punya akses menekan dikenai biaya yang tidak jelas dan resmi di setiap pembuatan akta kelahirannya," ungkapnya. Dia lantas menceritakan banyaknya warga di daerah Jakarta Utara yang belum mendapatkan akses pembuatan akta kelahiran terjangkau. Padahal keberadaan dokumen kependudukan ini sangat vital. "Warga miskin kecamatan Penjaringan. Biaya hidup tinggi, anak tak bisa lanjut sekolah. ternyata, masih banyak anak sulit sekolah karena belum mempunyai akta lahir," tuturnya. Heri mengatakan berdasarkan UU 23 tahun 2006 tentang administrasi dan kependudukan didalamnya ada diamanatkan tentang pelaksanaan pengurusan administrasi dan kependudukan ditingkat kecamatan. Karena itu, dia pun menginginkan Jokowi-Ahok harus bisa membuat terobosan administrasi kependudukan dengan menjadi pelopor pembuatan sistem pengurusan akta lahir ditingkat kecamatan. "Harus bisa bikin akta di kecamatan karena biaya akan menjadi lebih terjangkau dan efisien untuk warga miskin. Kalau Jokowi-Ahok bisa maka akan menjadi pelopor bagi provinsi lain di seluruh Indonesia," tegasnya. Sumber: DPP PKB