Dalam aksi tersebut, Kopri PB PMII yang di ketuai oleh Ai Rahmayanti menyatakan, sikap tentang hari Pancasila 1 Juni. "Indonesia Harus Kembali Kepada Khittah Pancasila 1945," kata Ai Rahma.
Bagi Kopri PB PMII, lanjutnya, sebagai organisasi yg lahir dari NU berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah menjalankan pancasila sama halnya dengan menjalankan syariat Islam.
"Kami pun menuntut kepada pemerintah untuk menyelenggarakan Negara ini dengan berpijak kepada dasar Negara Pancasila, sesuai nilai-nilai pancasila ketika dilahirkan 1945. Demi tercapainya cita-cita bersama dengan cita-cita pendirian Negara Republik Indonesia, yakni masyarakat adil dan makmur yang harus diperjuangkan," terang perempuan asal Jawa Barat ini.
Selain itu, Kopri juga menuntut agar negara hadir memberi jaminan perlindungan terhadap rakyatnya sebagaimana sila kelima pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan UUD 1945 pada pembukaan jelas mebgamanatkan kepada penyelenggara Negara untuk melaksanakan kesejahteraan umum.
Berdasarkan itu, imbuhnya, Kopri PB PMII menyatakan Tri Sikap Kopri untuk menegaskan khittah pancasila. Pertama, Ekonomi Sistem ekonomi Indonesia harus sesuai dengan amanah konstitusi yakni pasal 33 UUD1945. Kedua, politik harus mampu keluar dari politik kartel yang di tandai dengan pragmatisme politik yang berbasis pada jaminan logistik bagi kepentingan politik yang menyebabkan pengabdian atas daulat rakyat sebgai pemegang sah kedaulatan Negara.
“Lalu ketiga, budaya menghidupkan kembali budaya gotong royong dari gerusan budaya individualistik yg merusak kepribadian bangsa," tutupnya. (Isna Wahyuningsih/Fathoni)
Sumber: NU OnlineKopri PB PMII: Indonesia Harus Kembali ke Khittah Pancasila
Jakarta, Pengurus Besar Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PMII) melakukan aksi solidaritas di depan Istana Negara hari ini, Senin (1/6). Aksi solidaritas dengan menggunakan atribut topeng Pancasila ini sebagai refleksi Hari Kebangkitan Pancasila, 1 Juni 2015.
Dalam aksi tersebut, Kopri PB PMII yang di ketuai oleh Ai Rahmayanti menyatakan, sikap tentang hari Pancasila 1 Juni. "Indonesia Harus Kembali Kepada Khittah Pancasila 1945," kata Ai Rahma.
Bagi Kopri PB PMII, lanjutnya, sebagai organisasi yg lahir dari NU berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah menjalankan pancasila sama halnya dengan menjalankan syariat Islam.
"Kami pun menuntut kepada pemerintah untuk menyelenggarakan Negara ini dengan berpijak kepada dasar Negara Pancasila, sesuai nilai-nilai pancasila ketika dilahirkan 1945. Demi tercapainya cita-cita bersama dengan cita-cita pendirian Negara Republik Indonesia, yakni masyarakat adil dan makmur yang harus diperjuangkan," terang perempuan asal Jawa Barat ini.
Selain itu, Kopri juga menuntut agar negara hadir memberi jaminan perlindungan terhadap rakyatnya sebagaimana sila kelima pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan UUD 1945 pada pembukaan jelas mebgamanatkan kepada penyelenggara Negara untuk melaksanakan kesejahteraan umum.
Berdasarkan itu, imbuhnya, Kopri PB PMII menyatakan Tri Sikap Kopri untuk menegaskan khittah pancasila. Pertama, Ekonomi Sistem ekonomi Indonesia harus sesuai dengan amanah konstitusi yakni pasal 33 UUD1945. Kedua, politik harus mampu keluar dari politik kartel yang di tandai dengan pragmatisme politik yang berbasis pada jaminan logistik bagi kepentingan politik yang menyebabkan pengabdian atas daulat rakyat sebgai pemegang sah kedaulatan Negara.
“Lalu ketiga, budaya menghidupkan kembali budaya gotong royong dari gerusan budaya individualistik yg merusak kepribadian bangsa," tutupnya. (Isna Wahyuningsih/Fathoni)
Sumber: NU Online
Dalam aksi tersebut, Kopri PB PMII yang di ketuai oleh Ai Rahmayanti menyatakan, sikap tentang hari Pancasila 1 Juni. "Indonesia Harus Kembali Kepada Khittah Pancasila 1945," kata Ai Rahma.
Bagi Kopri PB PMII, lanjutnya, sebagai organisasi yg lahir dari NU berhaluan Ahlu Sunnah wal Jamaah menjalankan pancasila sama halnya dengan menjalankan syariat Islam.
"Kami pun menuntut kepada pemerintah untuk menyelenggarakan Negara ini dengan berpijak kepada dasar Negara Pancasila, sesuai nilai-nilai pancasila ketika dilahirkan 1945. Demi tercapainya cita-cita bersama dengan cita-cita pendirian Negara Republik Indonesia, yakni masyarakat adil dan makmur yang harus diperjuangkan," terang perempuan asal Jawa Barat ini.
Selain itu, Kopri juga menuntut agar negara hadir memberi jaminan perlindungan terhadap rakyatnya sebagaimana sila kelima pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan UUD 1945 pada pembukaan jelas mebgamanatkan kepada penyelenggara Negara untuk melaksanakan kesejahteraan umum.
Berdasarkan itu, imbuhnya, Kopri PB PMII menyatakan Tri Sikap Kopri untuk menegaskan khittah pancasila. Pertama, Ekonomi Sistem ekonomi Indonesia harus sesuai dengan amanah konstitusi yakni pasal 33 UUD1945. Kedua, politik harus mampu keluar dari politik kartel yang di tandai dengan pragmatisme politik yang berbasis pada jaminan logistik bagi kepentingan politik yang menyebabkan pengabdian atas daulat rakyat sebgai pemegang sah kedaulatan Negara.
“Lalu ketiga, budaya menghidupkan kembali budaya gotong royong dari gerusan budaya individualistik yg merusak kepribadian bangsa," tutupnya. (Isna Wahyuningsih/Fathoni)
Sumber: NU Online