Jakarta, Kebutuhan untuk membangun sarana ibadah haji milik Indonesia untuk jamaah Tanah Air, khususnya hotel, di Arab Saudi cukup mendesak. Hal ini termasuk bagian dari upaya efisiensi penyelenggaraan haji yang selama ini dinilai masih boros.
Hal ini muncul dalam Focus Group Discussion bertema “Penyelenggaraan Ibadah Haji yang Ideal dan Efisiensi” yang digelar kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (14/9/2015).
“Bayangkan (ongkos) hotel di Saudi naik 20 persen tiap tahun. Ini tentu akan semakin memberatkan jamaah,” kata Achmad Djunaidi, mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenag dan mantan Direktur Pengelola Dana Haji Dirjen PHU.
Menurutnya, pendirian hotel di Makkah tersebut semestinya mudah direalisasikan jika pemerintah memiliki komitmen kuat dan mendayagunakan kekuatan-kekuatan diplomasi yang ada. “Hotel Hilton saja yang milik Yahudi saja bisa berdiri masak kita (Indonesia) tidak,” imbuhnya.
Menurut Djunaidi, selama ini pemerintah merogoh kocek cukup dalam untuk menyewa hotel atau pemondokan untuk ratusan ribu jamaah. Pemerintah pun harus menyewa hotel dengan jarak bervariasi. “Tahun ini hotel yang disewa berjarak sampai 4 kilometer dari Masjidil Haram. Bayangkan,” katanya.
Dengan membangun hotel sendiri, Indonesia akan.memperoleh banyak keuntungan. Di samping memberi kemudahan jamaah, pemerintah Indonesia bisa memangkas biaya haji secara signifikan.Tak hanya, itu, di luar musim haji, pemerintah Indonesia bisa menyewakan hotel tersebut untuk pemondokan jamaah yang jumlahnya jutaan orang per tahun.
Djunaidi mengungkapkan, upaya pembangunan hotel di Mekkah pernah diupayakan sejak masa menteri agama Said Agil Husin Al-Munawar namun kandas. Bahkan pada masa menteri agama Maftuh Basuni pernah terjadi penandatanganan notakesepahaman, tapi di kemudian hari dibatalkan Pemerintah Saudi secara sepihak.
Dalam diskusi tersebut hadir pula Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini, serta para Ketua PBNU di antaranya H Marsudi Syuhud, H Eman Suryaman, H Andy Najmi, H Abdul Manan A Ghani. Ahmad Kartono, mantan Direktur Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah di Direktorat Jenderal PHU Kemenag, juga turut menjadi narasumber. (Mahbib Khoiron)
Sumber: NU Online