Ketua PW Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU Jawa Timur Dr Akh Muzakki menyatakan pihaknya mengusulkan “Bidik Sisi” atau beasiswa pendidikan untuk siswa miskin berprestasi sebagai alternatif keberpihakan negara pasca-putusan MK tentang RSBI.
“Itu mirip Bidik Misi di perguruan tinggi. Selama ini, pendidikan dasar dan menengah dari SD hingga SMA memang sudah memiliki beasiswa dalam bentuk BOS dan peralatan sekolah untuk siswa miskin, tapi Bidik Sisi itu untuk siswa miskin dengan prestasi akademik,” katanya di Surabaya, Ahad.
Dalam diskusi rutin “Forum Tabayyun” Ikatan Sarjana NU (ISNU) Jawa Timur bertajuk “Nasib RSBI Pasca-Putusan MK” yang juga mengundang Staf Khusus Mendikbud Sukemi, namun berhalangan hadir itu, ia menjelaskan pemanfaatan dana RSBI untuk Bidik Sisi itu perlu musyawarah Mendikbud-DPR.
“Itu karena dana dengan nomenklatur RSBI yang sudah disetujui DPR itu bila digunakan beasiswa (Bidik Sisi) atau bentuk lain tentu akan dianggap korupsi, karena itu pemerintah perlu bermusyawarah dengan DPR. Yang jelas, keberpihakan pemerintah kepada siswa miskin itu penting,” katanya.
Dalam diskusi yang dipandu Wakil Ketua ISNU Jatim Imam Syafii, ia mencontohkan Bidik Misi telah mendorong siswa berprestasi dari kalangan miskin yang selama ini tidak mungkin kuliah akhirnya bisa menempuh studi pada universitas terkemuka, seperti Unair, ITS, UGM, dan sebagainya.
“Bahkan, anak petani atau anak pesantren yang cerdas tapi miskin itu bisa kuliah di Unair dengan fakultas yang cukup prestisius seperti Fakultas Kedokteran dengan biaya dari negara mulai awal hingga lulus, karena itu saya kira hal serupa perlu diadopsi untuk pendidikan dasar dan menengah,” katanya.
Tentang nasib sekolah eks-RSBI, anggota Dewan Pendidikan Jatim itu menjelaskan RSBI sebenarnya merupakan niat baik pemerintah untuk melakukan intervensi pada kualitas dunia pendidikan, namun hal itu akhirnya “dipatahkan” oleh masyarakat dalam iklim demokrasi.
“Jadi, hal itu sebagai dampak demokrasi, tapi saya kira putusan MK tentang RSBI itu tidak ada celah untuk menyoal. Meski begitu, LP Maarif NU Jatim menilai intervensi negara kepada siswa miskin dan kualitas tetap tidak boleh berubah,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, perlu keberpihakan negara dalam bentuk Bidik Sisi dan untuk eks-RSBI dapat dialihkan kepada “sekolah model” yang selama ini sudah dikembangkan pemerintah, tapi perlu ditingkatkan.
“Yang perlu diperhatikan adalah akses masuk sekolah model itu bukan uang, tapi prestasi akademik, karena kalau ukurannya uang berarti kasta-isasi, sedangkan bila prestasi atau kualitas akademik yang menjadi ukuran, tentu tidak dapat dikatakan sebagai kasta-isasi,” katanya.
Bahkan, katanya, Dewan Pendidikan Jatim sendiri mengusulkan sekolah model dengan unggulan khusus, seperti sekolah model khusus fisika, sekolah model khusus seni, sekolah model khusus olahraga, dan sebagainya. “Di Jatim sendiri sudah lama ada SMANOR atau SMAN khusus olahraga,” katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Moh Ikhsan menyatakan pembubaran RSBI oleh MK di Kota Pahlawan tidak berpengaruh, karena RSBI di Surabaya selama ini tidak mengandalkan dukungan dana dari wali murid.
“Kemendikbud belum memutuskan nasib RSBI itu, tapi bagi kami di sini tidak berpengaruh, karena RSBI di Surabaya selama ini didanai dengan APBD, sehingga pembiayaan itu tidak membebani masyarakat dan siswa yang masuk pun bisa dari kalangan miskin atau tidak,” katanya.
via NU Online