Jakarta, NU Online
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta agar program kemitraan pendidikan tinggi Islam dengan masyarakat diperluas sehingga dampak pengabdiannya lebih dirasakan publik. Namun demikian, kemitraan yang dimaksud Menag adalah yang berbasis pada kesetaraan dengan menjadikan masyarakat sebagai subjek perubahan itu sendiri.
Pesan ini disampaikan Menag saat membuka Lokakarya Nasional Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Demokratis melalui Kemitraan antara Universitas dengan Para Pemangku Kepentingan, Jakarta, Selasa (17/11) seperti dilansir oleh laman kemenag.go.id. Hadir dalam kesempatan ini Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Director of International Cooperation Canadian Embassy Sharon Armstrong, 1st Secretary Development Canadian Embassy Melissa Cardinal, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Rektor UIN Alauddin Makassar serta para dosen dari Perguruan Tinggi Agama Islam.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama telah bekerjasama dengan Pemerintah Kanada dalam sebuah projek kemitraan yang kemudian disebut sebagai SILE. Tujuan SILE adalah mewujudkan tata kelola demokratis melalui penguatan universitas, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. Program yang dikembangkan antara lain model pengabdian masyarakat yang terintegrasi antara penelitian, pengajaran, dan pengabdian dengan model kemitraan antara universitas dengan organisasi masyarakat sipil.
Dalam implementasinya, program ini dilaksanakan oleh UIN Sunan Ampel dan UIN Alauddin dengan membentuk piloting di 16 komunitas terpilih (8 di Surabaya dan 8 di Makassar) sesuai dengan isu dan prioritas di daerah masing-masing. Delapan komunitas di Sulawesi Selatan: Komunitas Desa Samaenre (pelatihan muballigh demokratis), Desa Parak (Partisipasi Pelayanan Publik), Desa Sumillan (kampung wirausaha), Kelurahan Lewaja (Koperasi), Kelurahan Cambaya (Partisipasi Publik), Desa Ujung Bulu (Rumah Perdamaian), Kelurahan Lette (Resolusi Konflik), dan Dusun Barangbulo (Penganggaran Partisipatif).
Sedangkan delapan komunitas di Surabaya, yaitu: Desa Sumber Rejo (Kesadaran Kritis Perempuan Desa), Desa Sengaten (Tata Kelola Desa Demokratis), Desa Wonosari (Penguatan Kurikulum PAUD), Pondok Pesantren MAS Sidoarjo (Civic Education), Lakpesdam NU Jatim (Pendidikan Berkualitas), Forum Warga Sidoarjo (Revitalisasi Lingkungan), Kelurahan Kedung Cowek (Kampanye Penyelamatan Pesisir Surabaya), dan Desa Bindang (Koperasi).
“Saya sangat mengapresiasi dan minta agar program seperti ini bisa dikembangkan. Harapannya tidak hanya dilakukan oleh dua UIN ini saja, tapi diperluas,” tegas Menag.
Menag mengaku pendekatan kemitraan dari program ini sangat urgen dalam konteks ke-Indonesiaan. Menurutnya, pendekatan kemitraan mensyaratkan adanya kesetaraan antara civitas akademika dengan masyarakat. Kemitraan juga mensyaratkan adanya kesadaran bahwa insan perguruan tinggi bukanlah yang paling tahu terkait persoalan masyarakat, juga bukan pihak yang paling bisa merumuskan solusi atas persoalan publik.
“Sehingga partisipasi dan pelibatan semua pihak dalam menyelesaikan masalah menjadi keniscayaan. Inilah inti kemitraan, kesetaraan,” terang Menag. Red: Mukafi Niam
Sumber: NU Online