Bandung, NU Online
Beberapa waktu setelah KH. Abdurrahman Wahid meninggal, tak sedikit yang mengkhawatirkan nasib Indonesia yang Bhineka tunggal Ika ini. Saat Gus Dur masih hidup, sebagian besar kelompok minoritas mungkin masih bisa optimis, Gus Dur akan selalu berada di garis depan melindungi dan membela mereka saat mendapat ketidakadilan.
Begitupun dengan para aktivis yang selama ini berjuang dalam isu perdamaian dan toleransi. Mereka begitu yakin, sosok Gus Dur punya pengaruh luar biasa ketika ia bersuara dan sosok teguh pendirian membela prinsip keseteraan dan keadilan.
Kekosongan itu makin terasa ketika rentetan kasus kekerasan meledak sepeninggal kepergian Gus Dur. Sementara negara yang diharap bisa mengatasi hal tersebut, nyatanya tak bisa diharap. Salah satunya peristiwa tersebut adalah tragedi Manislor, Mei 2010. Setelah kepergian Gus Dur tak sedikit pula kelompok-kelompok minoritas lain yang datang dan berkeluh kesah pada keluarga besar almarhum Gus Dur di Ciganjur. Mereka bingung, kepada siapa lagi harus berkeluh kesah dan mengadu.
“Karena itu Ciganjur mengambil semangat khusus untuk bisa menjahit gerakan anak-anak ideologis Gus Dur yang ada di mana-mana. Kita ingin sambung menjadi satu lapisan masyarakat baru yang bisa meneruskan perjuangan Gus Dur.”
Demikian dinyatakat Alissa Qotrunnada Munawaroh, puteri sulung almarhum Gus Dur di depan lebih dari enampuluhan peserta Dialog Publik dan Launching Tadarus Kolom Gus Dur bertema “Gus Dur dalam Karya dan Pena; Mengasah Tradisi Menulis, Merengkuh Pengetahun dan Memperdalam Analisa” di Aula Rektorat Universiras Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Senin (18/07).
Keluarga Besar almarhum Gus Dur sendiri, lanjut Alissa, sadar mereka memang anak-anak bilogis Gus Dur. Tapi, Gus Dur itu sesungghnya juga sudah menjadi milik banyak orang. Apalagi apa yang dilakukan Gus Dur sepanjang hidupnya disadari bukan perkara mudah dan tidak bisa dipikul orang perorang. Mencari sosok pengganti Gus Dur sekarang ini, kata Alissa, mungkin seperti mencari jarum di tumpukan jerami.
“Waktu yang akan kita habiskan untuk mencari juga tak tahu akan berapa lama. Sementara problem yang dihadapi sangat urgens untuk segera direspon,” tambahnya.
Pertimbangan ini yang membuat dirinya dan keluarga besarnya bersemangat untuk mengembangkan jaringan GUSDURian, komunitas atau individu-individu yang memiliki visi dan mendukung ide-ide dan perjuangan Gus Dur. Hingga saat ini, terang Alissa, setidaknya lebih dari 25 komunitas yang ada di pulau Jawa.
“Saya tentu sangat gembira dengan apa yang dilakukan teman-teman di Bandung ini,” katanya.
Menurut penyelenggara, kegiatan yang digelar siang itu diinisasi sejumlah komunitas, di antaranya Forum Komunikasi Gusdurian (FKGD) Bandung, Forum Wacana Mahasiswa Pasca Sarjana UIN Bandung, The Wahid Institute (WI), dan beberapa Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di UIN Bandung.
Selain Alissa, forum itu juga menghadirkan pembicara lainnya: dosen Fakultas Ushuludin UIN Bandung dan Ketua Lazis NU Jawa Barat Ali Masyhur, perwakilan Majelis Agama Khong Hu Cu Indinesia (Makin) Bandung Fam Kiun Fat, dan peneliti WI Alamsyah M. Dja’far.
Dalam pandangan Ali Masyhur, dalam hal kebangsaan apa yang dipikirkan Gus Dur adalah membangun “indonesian society” (masyarakat Indonesia) bukan “islamic society” (masyarakat Islam). “Kalau islamic society, nonmuslim jadi warganegara kedua. Kalau warga kedua bukan demokrasi. Sebab demokrasi harus egaliter,” tandasnya. Inilah yang menurut Masyhur membedakan gagasan keislaman Gus Dur dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).
Penjelasan Fam Kiun Fat menegaskan kiprah Gus Dur agar komunitas Kong Hu Cu tak lagi jadi warganegara kedua. Saat menjadi presiden, kata Fam, Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mengatur antara lain penyelengaraan kegiatan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tionghoa. Tahun 2001, Gus Dur juga menjadikan tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional. Gus Dur juga hadir dalam perayaan Imlek tingkat nasional pertama yang digelar di Jakarta.
Jauh sebelum itu bersama tokoh lain ia mendampingi kasus perkawinan penganut Konfusianisme Budi Wijaya dan Lanny Guito yang mencuat pada 1995. Pasangan ini tak bisa mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.
“Kami sangat berterima kasih pada Gus Dur. Tanpa perjuangan beliau, kami bukan apa-apa,” Fam. Sebagai bentuk terima kasih itulah, Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) mengelurakan surat edaran yang meminta umat Konghucu di seluruh Indonesia bersembahyang mendoakan gus dur di tempat ibadah masing-masing di setiap hari lahir dan meninggalnya pejuang pluralisme itu.
Bagi Alamsyah, dengan melihat respon dan komentar banyak orang tentang Gus Dur, terutama setelah kepergiannya, rasanya banyak orang bersepakat bahwa Gus Dur adalah manusia multidimensi. Gus Dur tak bisa dilihat hanya dari satu sisi. “Spektrum pemikiran dan gerakannya begitu luas, mulai dari buruh migran hingga konstitusi,” jelasnya. Itu pula yang menyebabkan generasi berikutnya yang merasa sebagai anak ideologis Gus Dur memiliki tanggung jawab yang luas.
Dari sepak terjang Gus Dur selama ini, salah satu hal yang patut diteladani Gus Dur untuk para penerbusnya adalah tentang imparsialitasnya dalam membela apa yang menurutnya benar. Bagi Pengurus Lajnah Ta’lif Wa Nasy Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LTN-PBNU) ini, pembelaan Gus Dur sebetulnya pada nilai bukan pada kelompok. Ia lalu mencontohkan. Komunitas Kong Hu Cu dibela lantaran mereka didiskriminasi. Tapi suatu ketika saat mereka yang mendiskriminasi pastilah Gus Dur akan kritik dan lawan.
Hal yang sama juga dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang selama ini keras dikritiknya. Misalnya Rizieq Shihab dan Abu Bakar Baasyir. Dalam salah satu tulisannya di Islamku, Islam Anda, dan Islam Kita, ia membela Baasyir dengan mengkritik cara aparat menangkap Abu Bakar Baasyir, tokoh yang diduga terlibat terorisme, yang dianggap Gus Dur salah prosedur dan tidak memenuhi ketentuan hukum. Gus Dur juga memuji sikap pimpinan Front Pembela Islam itu ketika ditangkap pada 2002. Ketika itu Rizieq melakukan perlawanan hukum atas penangkapannya melalui ke pengadilan. Dengan cara itu, Rizieq Shihab berarti mengakui NKRI. Ini berbeda dengan sikap Baasyir yang menolak di BAP (Pembuatan Berita Acara) karena menolak sistem NKRI.
Dialog publik siang itu merupakan acara pembuka yang akan dilanjutkan dengan Tadarus Kolom-Kolom Gusdur (TKGD) selama sepuluh hari sejak 19 hingga 29 Juli. Menghadirkan sejumlah pembicara peserta kelas yang dibatasi tak lebih dari 50 orang akan mengaji tulisan-tulisan Gus Dur yang dikelompokkan sesuai tema seperti Gus Dur dan Perkembangan Intelektualisme, Gus Dur dan Gerakan Pembangunan, Ihwal konstitusi Indonesia, Individu, Negara dan Ideologi, atau Gus Dur tentang Seni dan Kebudayaan.