Sebanyak 34 negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas muslim dari Timur Tengah, Afrika, dan Asia dikabarkan bergabung dalam aliansi militer yang dibentuk Saudi Arabia. Koalisi tersebut dibentuk untuk membasmi terorisme dan ekstremisme yang dilakukan kelompok seperti ISIS.
Di luar 34 negara tersebut masih ada 10 negara lagi yang dinyatakan mendukung, salah satunya Indonesia. Menteri Luar Negeri Saudi Arabia Muhammad bin Salman dalam sebuah konferensi persnya menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sudah menyatakan dukungan, namun di pihak lain, mendapati hal itu Retno Marsudi membantah dan menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi.
Sesungguhnya yang patut untuk dipersoalakan adalah mengapa yang dibentuk oleh pemerintah Saudi Arabia adalah aliansi militer bukan pusat atau center kajian penaggulangan terorisme?
Pertanyaan ini menemukan relevansinya dan dianggap penting mengingat kejahatan yang akan diperangi adalah terorisme, sebuah kejahatan yang terstruktur dan masif serta bersifat sublim.
Terorisme bukan persoalan angkat senjata, ia menebar teror dan ancaman. Dalam ungkapan lain berperang melawan terorisme adalah berperang yang mengharuskan kita menggunakan teknik peperangan tingkat tinggi (hybrid warfare).
Mendapati kerja-kerja terorisme yang sublim tersebut tentu saja sangat naïf jika yang kita lakukan adalah justru membentuk aliansi militer. Bisa dikatakan ia akan sia-sia belaka.
Lebih dari itu, jika dikaji lebih dalam untuk konteks saat ini pascabubarnya Pakta Warsawa, sesungguhnya tak ada aliansi militer yang efektif kecuali NATO yang berada di bawah PBB langsung.
Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan mengirimkan nota protes diplomatik harus sepenuhnya kita dukung. Sebab tercatat bererapa kali pemerintah Saudi Arabia melakukan kebijakan-kebijakan politik luar negeri yang bersifat serampangan dan cenderung gegabah dan main klaim belaka.
Mendapati hal di atas, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan dukungan penuh kepada pemerintah untuk mengkaji lebih serius ihwal klaim dan pencatutan Indonesia dalam aliansi militer Islam tersebut.
Mengimbau kepada pemerintah untuk merespon tegas politik luar negeri Saudi Arabia yang cenderung merugikan bangsa Indonesia.
Terakhir, PBNU menyerukan kepada segenap umat Islam untuk tetap berwaspada akan isu-isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Di luar itu umat Islam diimbau untuk terus menjaga harmoni dalam keberagaman.
Jakarta, 18 Desember 2015
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA Dr. Ir. H.A. Helmy Faishal Zaini
Ketua Umum Sekretaris Jenderal
*Foto: Putra mahkota sekaligus Menteri Pertahanan Arab Saudi Mohammed bin Salma Selasa mengumumkan pembentukan 34 negara koalisi militer Islam untuk memerangi terorisme.
Sumber: NU Online