Jakarta – Dari 6 parpol koalisi, hanya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tidak diutak-atik Presiden SBY. Tidak ada pengurangan jatah menteri dari PKB. Nasib dua menteri dari PKB, Muhaimin Iskandar dan Helmy Faisal, sangat aman. Posisi keduanya juga tidak berubah, tidak mengalami pergeseran.
Menurut informasi yang diterima detikcom, Selasa (18/10/2011), Muhaimin tetap dipercaya SBY sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) dan Helmy sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Desa Tertinggal. Stabilnya posisi 2 menteri PKB ini buah strategi Muhaimin dalam memimpin PKB yang selalu sunyi dan tidak gaduh.Dalam semua hal, PKB selalu bermain aman dan tidak melakukan kontroversi, apalagi melawan keinginan Partai Demokrat. Partai bentukan Nahdlatul Ulama ini selalu menjaga komitmen dalam menjaga keutuhan koalisi pemerintahan SBY-Boediono.
Muhaimin sendiri masih bisa tersenyum lebar dalam menyikapi reshuffle ini. Dia tidak mau banyak bicara. “Tunggu saja nanti (saat pengumuman),” kata Muhaimin Senin (17/10/2011) kemarin.
Apa yang terjadi pada PKB ini berbeda dengan parpol-parpol lain. PKS yang paling dahsyat mengalami ‘gempa’ reshuffle. SBY menginginkan pengurangan 1 pos menteri dari PKS. Bagaimana sikap PKS? Meski pembahasan agak alot di internalnya, namun PKS dikabarkan oke-oke saja: menerima meski dengan catatan!
Partai Golkar, meski jatahnya tidak dikurangi, namun sebagian menterinya dianggap kurang cakap dalam kinerjanya, sehingga perlu diganti. Ada wajah baru dari Golkar yang akan menghiasi kabinet SBY-Boediono, yaitu Cicip Sutarjo. Politisi yang juga pengusaha properti itu akan menempati posisi Menteri Kelautan dan Perikanan menggeser Fadel Muhammad.
PAN dan PPP sama dengan Golkar, mengalami pergeseran posisi menteri di kabinet. PAN yang sebelumnya memegang kursi menteri Menko Perekonomian, Menteri Kehutanan, dan Menkum HAM mengalami sedikit perubahan. Posisi Menkum HAM yang sebelumnya diduduki Patrialis Akbar dialihkan ke politisi Partai Demokrat, Amir Syamsuddin.
Posisi Menkum HAM ditukar dengan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi yang diduduki politisi PAN Azwar Abu Bakar. Dua kursi lain milik PAN, Menko Kesra dan Menteri Kehutanan masih aman dan tetap ditempati Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.
PPP hanya mengalami pergeseran personel di tubuh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera). Seperti didengungkan di banyak media, Suharso Monoarfa akhirnya harus hengkang dari kursi Menpera, karena alasan rumah tangganya. Dia digugat cerai oleh istrinya, Carolina Kaluku karena melakukan poligami. Namun, Suharso memilih mengundurkan diri sebelum pemberhentian itu terjadi.
Partai Demokrat, parpol yang didirikan SBY, juga mengalami pengurangan satu kursi menteri. Sebelumnya pos untuk PD adalah Menteri PAN yang diduduki EE Mangindaan, Menteri Koperasi dan UKM yang diduduki Syarief Hasan, Menteri ESDM yang diduduki Darwin Zahedy Saleh, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Menbudpar) yang diduduki Jero Wacik, dan Menteri Perhubungan yang diduduki Freddy Numberi.
PD kehilangan kursi Menteri PAN dan Menbudpar, namun mendapat 1 kursi baru, yaitu Menteri Hukum dan HAM. Darwin dan Freddy dipastikan tamat, sedangkan Syarief Hasan masih tetap sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Jero Wacik digeser sebagai Menteri ESDM, dan EE Mangindaan digeser sebagai Menteri Perhubungan. Sedangkan kursi Menkum HAM diduduki Amir Syamsuddin.
Namun, pengurangan satu kursi PD ini bukanlah ‘gempa’ reshuffle seperti yang dialami PKS. “PD tidak ngotot seperti PKS dan cenderung mengamini kemauan SBY. Pengurangan satu menteri PD merupakan langkah strategis bahwa PD pun tidak masalah saat jatah menterinya dikurangi. Ini demi kepentingan negara yang lebih besar,” ujar seorang sumber di PD.