JAKARTA – Fraksi PKB di DPR menduga robohnya jembatan Kartanegara di Kalimantan Timur karena kelalaian aparat pemerintah daerah. Sebabnya, ketika proses perbaikan jembatan dilakukan, pemerintah tidak menutup akses jembatan sehingga kendaraan tetap melewati jembatan. Sementara jembatan belum siap menahan beban berat kendaraan.
“Ini jelas ada unsur kelalaian,” jelas Ketua Fraksi PKB, Marwan Ja’far, dalam pesan singkat kepada Republika, Ahad (27/11). Dia mengatakan hal ini dinilainya bermula dari perencanaan yang tidak matang dari pihak pemerintah daerah dan kontraktor selaku pelaksana perbaikan jembatan.
Marwan menyatakan seharusnya antara pihak kontraktor dengan pemerintah ada komunikasi yang inheren. Kontraktor bertugas memperbaiki jembatan. Sedangkan pemerintah bisa berunding dengan Polri untuk melakukan rekayasa lalu lintas. Akses menuju jembatan dapat dialihkan. Kendaraan yang seharusnya melewati jembatan bisa melalui jalur alternatif untuk sementara waktu.
“Yang terjadi di lapangan tidak seperti itu,” jelasnya. Kendaraan bermotor tetap saja melewati jembatan, padahal masih dalam tahap perbaikan,” kata dia.
Marwan menyatakan Polri perlu melakukan penyelidikan mendalam. Pihak kontraktor dan pemerintah daerah perlu dimintai keterangan untk mengetahui kronologis dan siapa saja yang berkecimpung langsung dalam penanganan proyek perbaikan jembatan itu.
Sumber: Republika