Jombang, Para santri Pondok Pesantren Tebuireng yang berstatus sebagai mahasiswa Ma’had Aliy menggelar kongres di Aula Gedung Ma’had Aliy, Rabu (9/12) kemarin. Forum permusyawaratan tertinggi organisasi BEM (badan eksekutif mahasantri) ini di antaranya menetapkan peraturan dan memilih pimpinan organisasi.
Aswiyanto, Presiden Mahasantri (Presma) Ma’had Aliy Tebuireng mengatakan, konggres mahasantri merupakan bagian dari proses regenerasi organisasi mahasantri. ”Ini bagian dari kaderisasi organisasi, teman-teman yang belum menjadi pengurus atau ketua juga harus merasakan berproses mengurusi organisasi,” katanya kepada , Rabu (9/12).
Ia menambahkan, mahasantri yang tidak bisa dipungkiri akan berhadapan dengan masyarakat harus mempersiapkan diri. Salah satunya dengan mempelajari organisasi. ”Supaya ketika terjun di masyarakat tidak bingung dengan organisasi atau memahami sebuah pemerintahan. Minimal mengenal, meskipun tidak memahami seutuhnya tentang organisasi,” ujarnya.
Selain belajar tentang organisasi, mahasantri juga diajak untuk tetap memperdalam ilmu keagamaan. ”Kegiatan organisasi, kita lebih banyak kajian kitab. Karena kita merupakan santri yang harus memiliki pemahaman keagamaan lebih dari teman-teman yang bukan santri,” imbuhnya.
Menurut Aswiyanto, kongres tersebut rencananya akan dilangsungkan dua kali selama seminggu. “Untuk hari Rabu depan adalah debat kandidat calon ketua BEM yang dilanjutkan dengan pemilihan ketua BEM,” jelasnya.
Disinggung persyaratan calon ketua BEM yang diinginkan, mahasiswa semester tujuh ini menyatakan masih akan dibahas dalam peraturan organisasi di sidang kongres. ”Di antara persyaratannya, yang terpenting calon ketua BEM ini tidak bertolak belakang dengan visi dan misi Ma’had Aliy. Di samping itu, calon ketua BEM itu tidak boleh merangkap jabatan di organisasi lain. Misalnya, selain menjadi ketua BEM, dia juga menjadi ketua pengurus pondok, itu tidak boleh,” lanjutnya.
Sementara itu, Abdul Wajid, Menteri Luar Negeri BEM Ma’had Aliy mengaku semua keputusan kongres sepenuhnya dipercayakan kepada peserta. ”Pemilihan presidium sidang hingga pemilihan ketua itu sepenuhnya hak peserta. Mereka diberikan kesempatan untuk membuat peraturan organisasinya bersama-sama untuk dipatuhi bersama-sama,” terangnya.
Mahasiswa asal Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ini juga menyatakan, salah satu agenda yang biasanya cukup menjadi perdebatan adalah sidang kongres tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pengurus sebelumnya. ”Peserta sidang memang harus kritis, makanya mereka biasanya dengan detail mengkaji materi LPj yang disampaikan pengurus. Ketika ditemukan fakta yang tidak sesuai, pengurus pasti akan dikritik,” tukasnya. (Syamsul Arifin/Mahbib)
Sumber: NU Online