Jakarta,
Sebanyak 67 mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) turun aksi dengan membawa berbagai tuntutan. Mereka menyuarakan aspirasi itu di bilangan Istana Negara Jakarta, pada Senin (11/4/2022).
Salah satu tuntutannya adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk tegas menolak penundaan pemilihan umum (pemilu) serentak dan perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode. Sebelumnya, Jokowi dalam rapat kabinet menyatakan bahwa pemilu serentak tetap akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Mahasiswa Unusia Enggar Apriansyah menyebutkan bahwa Jokowi hanya memastikan tanggal pelaksanannya saja, tetapi tidak memberikan sikap untuk tidak terlibat lagi di dalam kontestasi politik pada 2024 mendatang. Mahasiswa Unusia pun mendesak agar Jokowi benar-benar secara konkret tegas menolak penundaan pemilu serentak.
“Yang cuma dipastikan kan adalah tanggal 14 Februari 2024, akan menggelar pemilu serentak. Jokowi hanya memberi sikap pemilu serentak 2024, tapi dia tidak memberikan sikap bahwa dirinya tidak akan terlibat lagi dalam politik elektoral,” jelas Enggar, kepada , Senin petang.
Ia membeberkan alasan kenapa Jokowi harus menyatakan sikap secara tegas untuk tidak terlibat pada 2024. Sebab jika Jokowi tetap ikut dalam kontestasi politik, pada pemilu nanti, maka Enggar menilai hal tersebut akan menjadi penyakit bagi demokrasi di negeri ini.
“Ini akan menjadi penyakit ketika pemilu serentak akan dilakukan dan pencalonan tetap di-setting oleh elite-elite politik, menjadi penyakit bagi rakyat Indonesia, khususnya rakyat miskin,” tegas Enggar.
Selain itu, Enggar menyoroti sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, Luhut adalah orang yang mula-mula menyuarakan soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
“Kemarin dia (Luhut) mengonsolidasikan para petani agar kemudian bisa memilih atau bisa mendeklarasikan agar Jokowi tetap presiden,” kata Mahasiswa Jurusan Sosiologi Unusia Jakarta semester 6 ini.
Di banyak kesempatan, Luhut pun kerap menyebut soal big data yang berisi tentang suara masyarakat ingin Jokowi tetap menjadi presiden. Menurut Enggar, Luhut tidak memberikan dasar atau alasan yang jelas.
“Bahkan dalam pernyataannya, Luhut berkata bahwa ini adalah urusan internal pemerintahan, bagaimana mungkin ini urusan internal sedangkan dia sudah bicara big data yang dinarasikan di media. Banyak kalangan mahasiswa dan kalangan elemen rakyat lainnya mendorong Luhut membuka big data tersebut,” tuturnya.
Mewakili Mahasiswa Unusia yang turun aksi pada hari ini, Enggar berharap agar Indonesia ke depan tidak lagi muncul berbagai problematika yang memicu protes dalam bentuk aksi demonstrasi.
“Pemerintah harus taat konstitusi,” tegasnya.
Demonstrasi Bentuk Kedewasaan Demokrasi
Dihubungi secara terpisah, Akademisi Unusia Jakarta Muhtar Said menyebut bahwa para pejabat negara harus berhati-hati dalam mengemukakan pendapat dan menelurkan kebijakan agar tidak menimbulkan gejolak kemarahan dari masyarakat. Ia mengatakan, demonstrasi yang dilakukan aktivis mahasiswa pada hari ini sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi.
“Demonstrasi itu salah satu bentuk kedewasaan (demokrasi). Tapi syaratnya harus ada ketertiban. Kalau demonstrasi dengan kekerasan, itu namanya bukan demonstrasi tapi pemberontakan,” kata Muhtar.
Dalam melangsungkan aksi demonstrasi harus ada koridor-koridor tertentu yang harus diperhatikan. Sebab kebebasan itu pasti terbatasi dengan kebebasan orang lain, sehingga tidak boleh merusak dan mengganggu ketertiban umum.
“Kebebasan terbatasi dengan kebebasan orang lain. Yang namanya demo itu harus ada pemberitahuan. Harus tertib, tidak merugikan orang lain. Kalau mahasiswa sudah seperti itu, berarti sudah dewasa. Mengungkapkan pendapat dengan cara-cara ketimuran,” ungkapnya.
Senin siang tadi, aktivis mahasiswa dan elemen masyarakat melangsungkan demonstrasi di berbagai daerah. Di Jakarta, terdapat dua titik lokasi aksi yakni di depan Gedung DPR RI dan Istana Negara.
Mahasiswa Unusia menyerukan aksi dengan slogan ‘Pemerintah Gagal Bernegara’ dan membawa 10 tuntutan yakni tolak wacana tiga periode, turunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), turunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cabut Omnibus Law, copot jabatan Luhut, hentikan represivitas aparat kepolisian, kembalikan hak-hak rakyat.
Kemudian Mahasiswa Unusia mendesak pemerintah untuk mewujudkan pendidikan ilmiah, gratis, dan demokratis. Mereka juga mendesak Presiden Jokowi agar tegas dalam menolak wacana penundaan pemilu.
Diketahui, Presiden Jokowi telah menggelar dan memimpin rapat soal pemilu 2024 beserta jajaran kabinet pada Ahad (10/4/2022) kemarin, disiarkan akun Youtube Sekretariat Presiden.
Rapat itu dihadiri Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Mendagri Tito Karnavian, Menkum HAM Yasonna Laoly, Menpan RB, Mensesneg Pratikno, dan Seskab Pramono Anung. Ada pula Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
“Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode,” kata Jokowi.
Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Alhafiz Kurniawan
Artikel ini di kliping dari www.nu.or.id sebagai kliping/arsip saja. Segala perubahan informasi, penyuntingan terbaru dan keterkaitan lain bisa dilihat di sumber.