Jakarta – Anggota Komisi VII Fraksi PKB Agus Sulistiyono prihatin produksi minyak Indonesia sejak 2001 hingga sekarang, terus menurun. Bahkan, saat ini sudah di bawah 900 ribu barel per hari.
Kegiatan pengeboran minyak di Indonesia, menurut dia, lesu karena berbagai risiko yang dihadapi investor, dari lambannya birokrasi sampai korupsi. “Indonesia adalah negara yang masuk katagori very high risk. Risiko tersebut ditentukan berdasarkan korupsi, aturan hukum, stabilitas politik, kualitas regulasi, dan birokrasi yang bertele-tele,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/6/2012).
Selain faktor tersebut, kata Agus Sulistiyono, rendahnya eksplorasi minyak di Indonesia juga disebabkan penerapan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN) impor, dan pajak penghasilan (PPh) impor yang ditetapkan pada 2001. Namun, hal ini telah diubah pada 2007 melalui peraturan menteri keuangan yg memutuskan penghapusan bea masuk, lalu PPN impor menjadi 10 persen, dan PPh impor 2,5 persen.
Menurutnya, ada usaha jangka pendek yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produksi minyak di Indonesia. Antara lain dengan meminta kontraktor minyak untuk melepaskan kontraknya dan lapangan minyak kemudian diserahkan kepada perusahaan terpilih yang bersedia memproduksi lapangan tersebut.
Hal ini juga telah diakomodasi lewat Peraturan Menteri ESDM No 3 tahun 2008, mengingat banyaknya kontraktor minyak yang kurang optimal melakukan eksplorasi di wilayah migas sehingga mengakibatkan cadangan dan produksi minyak menurun.
Ketua DPW PKB DIY ini juga menegaskan, perlu adanya intervensi pemerintah kepada kontraktor minyak bahwa kriteria utama perpanjangan kontrak adalah memproduksi lapangan yang sudah ditemukan dan melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kerja yang sudah berproduksi.
Sementara itu, staf Agus Sulistiyono, Ahmad Shofie Azzaki, mengatakan, sejauh ini kinerja birokrasi seperti BP Migas yang bertele-tele, tidak efektif, dan lambat dalam memberikan persetujuan pengerjaan proyek migas (POD/Plan of Development), menjadi salah satu penyebab lesunya produksi minyak.
Menurut dia, masalah ini harus menjadi utama dari pemerintah untuk mempercepat birokrasi dan proses perizinan migas di Tanah Air. “Percepatan itu dilakukan, guna mendukung target produksi migas dan prioritas pembiayaan di APBN, sekaligus menekan ketergantungan pada minyak mentah impor atau produk bahan bakar minyak (BBM), yang masih terus impor,” tutupnya. sumber: dpp.pkb.or.id