Semarang, NU Online
Kebijakan Sekolah Lima Hari yang dicanangkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dinilai para ulama akan merusak budaya religi yang telah tertanam kuat di masyarakat Jateng. Budaya religi masyarakat Jateng adalah bercorak pedesaan dan mayoritas masih peduli pada moralitas anak-anaknya.
Wujud peduli pada pendidikan moral itu, para orang tua yang prihatin atas minimnya pendidikan agama di sekolah formal, memasukkan anaknya ke madrasah diniyah atau Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) di sore hari. Bahkan banyak yang mendorong anaknya mengaji di pesantren sejak sore hingga malam hari, meski tidak mondok 24 jam di pesantren.
Jika kebijakan Gubernur Jateng yang sekarang dalam tahap uji coba itu benar-benar diberlakukan, maka para murid sekolah formal akan kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan agama dan moral. Padahal itu adalah hak konstitusional peserta didik yang selama ini tidak pernah bisa dipenuhi negara melalui sistem pendidikan nasionalnya.
Jika murid sekolah pulang sore, hingga jam 17 sampai rumah, kemungkinan besar sudah kelelahan. Itu artinya, hilang kesempatan untuk mengaji di malam hari. Terlebih malam hari harus belajar menggarap Pekerjaan Rumah (PR) dan sebagainya.
Hal itu mengemuka dalam Halaqoh Ulama bertema “Plus-minus Kebijakan 5 Hari Sekolah di Jawa Tengah” yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jateng di Kampus Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Kamis (26/11).
Para ulama menyatakan keberatan terhadap kebijakan Gubernur Jateng yang dituangkan dalam Surat Edaran nomor 420/006752/2015. Para utusan MUI daerah mendorong MUI Jateng agar bersikap tegas menolak kebijakan tersebut atas pertimbangan kemaslahatan umat.
Tegas Menolak
Narasumber dalam Halqoh Ulama, Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyyah (RMI; Asosisasi Pesantren) NU Jateng KH Abdul Ghoffar Rozien MEd tegas menolak kebijakan tersebut. Ia menyatakan, kepuitusan gubernur Jateng tersebut tidak didasari studi dan kajian yang memadai sehingga tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat Jateng.
Disebutkannya, alasan Ganjar Pranowo yang mengatakan akan meningkatkan kualitas hubungan orang tua dan anak di hari Sabtu dan Minggu, tidak bisa diterima nalar karena mayoritas orang tua di Jateng masih beraktivitas di hari Sabtu dan Minggu. Justru kekosongan rumah di saat orang tua tidak ada di hari libur sekolah, menurut Gus Rozin, panggilan akrabnya, berpotensi menimbulkan perilaku negatif yang tidak terkontrol.
“Marilah jujur, para siswa sekolah kita itu semakin banyak yang rusak moralnya. Miris kita kalau mengetahui di setiap malam Valentine Day, semua apotek dan toko kehabisan stok kondom,” tuturnya sedih.
Pernyataan Rozin didukung para peserta Halaqoh. Setiap Rozin memaparkan argumennya tentang penolakan itu, disambut tepuk tangan hadirin. Beberapa ketua MUI daerah yang mendapat kesempatan bicara, meminta agar MUI Jateng mengeluarkan sikap tegas menolak.
Argumen paling banyak disampaikan adalah Pesantren, Madrasah Diniyah (Madin)dan TPQ yang telah ada puluhan tahun, bahkan sudah ada sejak Islam masuk Indonesia, akan tutup karena tiada kesempatan anak-anak mengenyam pendidikan agama di sore hari di lembaga pendidikan keagamaan tersebut.
“Madin dan TPQ akan gulung tikar. Bukan soal tutupnya yang menyedihkan, tapi tiadanya kesempatan anak-anak kita mendapat pendidikan moral agama. Mau jadi apa mereka nanti?,” tutur Kasi Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Jateng Mustasit yang juga anggota MUI.
Disebutkan Rozin, satu-satunya benteng moral masyarakat adalah pendidikan agama, dan itu didapat secara maksimal di Madin dan pesantren. Dan umumnya diselenggarakan pada sore hari. Pemberlakukan surat edaran gubernut, jelas dia, telah mengancam keberlangsungan lebihd ari 11 ribu madrasah diniyyah di Jateng, dengan 800 ribu santri dan 80 pengajarnya.
Pengasuh Ponpes Maslakul Huda Kajen Pati ini menegaskan, libur sekolah di hari Sabtu dan Minggu, perlu ditimbang lagi manfaat dan mudharat (kerugian) nya. Jika tidak diisi dengan kegiatan produktif, maka tidak ada manfaatnya. Kebijakan tersebut hanya cocok jika diterapkan di kota Metropolitan semisal Jakarta.
Dukungan penolakan disampaikan MUI Grobogan. Di forum tersebut, Sekretaris Umum MUI Grobogan HM Mahbub Ulil Albab meminta agar MUI Jateng tegas menolak kebijakan lima hari sekolah.
Ia mengaku prihatin mengapa pemerintah yang jelas-jelas telah melanggar konstitusi, tidak mampu memberi pendidikan agama yang cukup sesuai amanah konstitusi, malah akan mematikan Madin dan TPQ yang sudah puluhan tahun menutupi kesalahan dan kekurangan pemerintah tersebut.
“Pemerintah sudah tidak bisa memenuhi amanah konstitusi memberi pendidikan agama kepada anak sekolah. Buktinya pelajaran agama cuma dua jam seminggu. Jangan ditambah dengan menutup akses siswa ke madrasah diniyah,” tuturnya.
Diminta Beradaptasi
Meski dinamika dalam Halaqoh cenderung menolak, namun dua narasumber menyatakan mendukung. Ketua Dewan Penasehat MUI Jateng Ali Mufiz mengajak masayrakat untuk mengambil hikmah atas kebijakan gubernur tersebut. Ia mengajak para guru Madin dan TPQ untuk menyesuaikan diri dengan membuka Sekolah Ahad, Sekolah Alternatif, Sekolah Tematik Agama, atau semacamnya.
Mantan Gubernur Jateng ini bahkan mempersilakan Gubernur Jateng menerapkan kebijakan tersebut untuk semua sekolah. Tidak hanya untuk SMA dan SMK, melainkan juga sekalian ke SMP dan SD. Agar semua anak pulang sore hari dengan masuk lima hari sekolah.
“Sekalian diterapkan untuk semua jenjang sekolah saja. Kita menyesuaikan diri dan mengambil hikmah dari kebijakan Pak Gubernur. Toh masyarakat akan memilih pendidikan untuk anak-anaknya,” tuturnya seraya menyatakan bahwa Kabupaten Sragen meminta penerapan sekolah lima hari untuk SD sampai SLTA.
Narasumber lain, Rektor Unissula Anis Malik Toha menyatakan dukungannya dengan mengatakan bahwa kebijakan gubernur Jateng tersebut membuka peluang bagi madarasah dan TPQ untuk berimprovisasid dan inovasi. Namun ia tidak merinci seperti apa wujud improvisasi dan inovasi tersebut bagi Madin dan TPQ.
Dalam makalahnya ia hanya menuliskan, perlunya diversifikasi pendidikan dininah secara inovatif, lalu ada formalisasi pendidikan diniyyah sebagai sistem pendidikan alternatif di semua level. Lalu ada reformulasi kurikulum.
Anis menyebut Madrasah Diniyah sebagai tempat pendidikan agama, itu terjebak pada hegemoni budaya asing yang mendikotomikan ilmu umum dan ilmu agama. Maka konsepsi seperti itu harus diubah.
Namun pernyataannya ini diprotes Mahbub dari Grobogan. Menurut Mahbub, menyalahkan madrasah sebagai korban hegemoni asing itu kurang bijaksana. Ia menyebut perlunya formalisasi pendidikan diniyyah sebagai sistem pendidikan alternatif di semua level.
“Madrasah itu sudah ada sejak Islam masuk di Indonesia. Menyatakan Madin terjebak hegemoni asing itu kurang bijaksana,” tutur Mahbub disambut tepuk tangan hadirin.
Rozin sendiri dalam tanggapanya mentakan, meminta madrasah menyesuaikan diri dari kebijakan gubernur Jateng, itu ibarat ada orang sudah merebut rumah, lalu disuruh membuat rumah baru.
Hingga kini, kebijakan Gubernur tersebut telah ditolak oleh beberapa Pemda. Yakni Surakarta, Kendal, Pekalongan, dan Kabupaten Semarang Serta Boyolali, Temanggung, dan Batang dan Rembang.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Nur Hadi Amiyanto yang hadir sebagai narasumber menjelaskan, kebijakan tersebut baru sebatas uji coba di SMA dan SMK negeri. Setelah satu semester akan dievaluasi. Ia mempersilakan masyarakat termasuk ulama memberi masukan dan pihaknya akan membahasnya secara mendalam.
“Kebijakan ini masih uji coba. Akan kami evaluasi setelah satu semester,” tuturnya. (ichwan)
Pemerintah Justru yang Ikut Asing
Menanggapi kebijakan Gubernur Jateng ini, seorang alumni Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Dawam Mu’allim menguraikan, dulu pada zaman Wali Songo, pendidikan di Indonesia adalah pendidikan yang berbasis padepokan dan pondok pesantren. Pendidikan di padepokan biasanya menitik beratkan pada pengajaran ilmu silat dan bela diri serta ilmu budi pekerti, sedangkan pendidikan di pondok pesantren biasanya juga mengajarkan ilmu silat dan bela diri namun lebih dominan pada pengajaran ilmu-ilmu agama.
Ia lanjutkan, pendidikan model seperti itu berlanjut hingga zaman Belanda, dan kebanyakan laskar perebut kemerdekaan didominasi para pendekar dan para kyai yang dibantu oleh para santri.
Belanda pun selalu kewalahan menghadapi mereka, sehingga Belanda harus memeras otak untuk menghilangkan pendidikan berbasis pondok pesantren dan padepokan. Maka Belanda membuat pendidikan tandingan yang berbasis ilmu-ilmu duniawi, namun saat itu para kyai mengharamkan penduduk pribumi belajar di sekolah Belanda.
“Penduduk pribumi saat itu masih banyak yang ta’at kepada fatwa kyai, sehingga selama ratusan tahun sekolahan belanda masih sepi dari penduduk pribumi,” ujar ustad yang kini mendirikan pesantren di Kalimantan ini.
Lebih lanjut ia mengatakan, ketika Belanda masih kalah sama fatwa kyai, akhirnya penjajah melarang para bupati dan wedana menerima pegawai selain dari lulusan sekolahan Belanda. Hal itu dilawan lagi oleh kyai dengan mengeluarkan fatwa haram bagi santri dan anak cucu kyai menjadi pegawai.
“Namun lambat laun, sekolah Belanda itu akhirnya laku juga, yang pada akhirnya mampu mengalahkan pendidikan pesantren dan padepokan. Dan sekarang guru yang dianggap sah oleh pemerintah indonesia adalah para guru sekolah model Belanda, sungguh kenyataan yang sangat menyedihkan,” pungkasnya. (Ichwan/Mahbib)
Sumber: NU Online