Banda Aceh,
Fatayat Nahdlatul Ulama memiliki berbagai program pemberdayaan perempuan. Hal tersebut sebagai amanah organisasi yang harus dilakukan, baik di tingkat pusat hingga cabang dan ranting di tingkat desa atau gampong.
Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Hj. Margaret Aliyatul Maimunah dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Wilayah Fatayat NU Aceh, Jumat Malam (27/11) di Aula Balai Kota Banda Aceh.
“Diharapkan kepada pengurus Fatayat NU ke depan bagaimana caranya membuat organisasi ini agar lebih nyaman bagi kader dan anggotanya. Kemudian baru melakukan agara menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Fatayat, bukan sebaliknya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menciptakan segmentasi garapan, yaitu para ibu atau perempuan muda di sekeliling kita serta harus melihat pada permasalah apa yang dihadapinya, dan Fatayat harus mendampinginya,” ujarnya.
Margaret menyebutkan, ada tiga hal yang utama harus diprogramkan oleh Pengurus Wilayah Fatayat NU Aceh. Pertama dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri, kesehatan reproduksi bagi perempuan muda, dan peningkatan pendidikan perempaun, khususnya di Aceh yang tentu saja memiliki kekhususan.
Terkait dengan kemandirian ekonomi, Fatayat NU Aceh dituntut bagai mana caranya dapat mencetak kader atau anggota Fatayat yang mandiri secara ekonomi, sehingga dapat mengempangkan program ini kepada masyarakat. Saat ini di Fatayat Pusat telah digalakan pendirian koperasi sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Perlu diketahui, kenapa ekonomi ini sangat penting, bahwa akhir 2015 ini kita Indonesia akan mengahadi masyarakat ekonomi (MEA) dimana orang luar negeri dapat menginvestasi dan bekerja di negara kita dengan bebas. Jika saat ini perempuan muda tidak memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi, maka tentu saja akan mengalami keterpurukan ekonomi,” jelasnya.
Ditambahkan, persoalan lain yang sering dihadapi oleh perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi, tentu saja semua perempuan mengalaminya. Oleh karena itu kita berharap Fatayat NU Aceh harus memasukkan program ini ke dalam program kerja PW Fatayat NU Aceh.
Selanjutnya persoalan pendidikan yang saat ini juga telah dibahas di beberapa pertemuan, bagaimana memberikan pendidikan kepada perempuan, karena para ibu-ibulah yang mendidik anak-anaknya, karena ibu akan mencetak hgenerasi penerus yang berkualitas untuk masa depan bangsa.
Tentu untuk mencapai itu, Fatayat NU harus memiliki kader yang kuat dan berkulaitas, kita mengharapkan pengurus Fatayat NU Aceh akan terus melakukan kaderisasi untuk melanjutkan amanah umat ini untuk memajukan lembaga dan mendidik masyarakat. Hal ini penting disampaikan, sebagai inovasi program-program Fatayat NU di provinsi Aceh di masa mendatang yang kadang sering kali terlupakan.
“Dalam konferensi ini saya tekankan bahwa, yang harus dipikirkan apa yang akan dirumuskan untuk kepengurusan lima tahun mendatang, agar lebih baik dari sebelumnya, minimal tidak lebih jelek dari sebelumnya,” pungkas Margaret.
Ketua PW Fatayat NU Aceh Hj. Abriati Yusuf, SE mengatakan, Fatyat NU ini merupakan organisasi sosial (badan otomom Nahdlatul Ulama) yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berangotaan perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dia menyebutkan, dalam konteks Konferensi Wilayah ke-X Fatayat NU Aceh memiliki makna penting dan strategis, forum ini diharapkan dapat memikirkan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia khususnya di Aceh. Di antaranya permasalahan aktual yang dapat memberi danpak kepada perempaun terkait adanya komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk untuk membentuk perdagangan bebas yang dikenal dengan MEA.
Abriati menambahkan, Kenferwil PW Fatayat NU Aceh dilakasanakan pada 27-29 November 2015 diikuti oleh seluruh pengurus cabang tingkat kabupaten kota di Seluruh Aceh, pada pembukaan Konferwil hadir Ketua PWNU Aceh Tgk. H. Faisal Ali, Sekretaris PWNU Aceh Asnawi M Amin dan para pengurus NU Aceh. Selain itu hadir juga Kepala Badan Daya Provinsi Aceh Dr. Bustami Usman mewakili Wakil Gubernur Aceh untuk menyampaikan arahan.
Sementara itu, pada Sabtu (28/11) Ketua PW Fatayat NU Aceh Hj. Abriati Yusuf bersama Ketua PWNU Aceh Tgk. H. Faisal Ali meresmikan Sekretariat Pengurus Wilayah Fatayat NU Aceh di jalan Cendana III No. 10 Jeulingke Banda Aceh. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta turut disaksikan oleh Sekum PP Fatayat Margaret, Ketua cabang Fatayat NU se-Aceh serta perangkat desa setempat.
Wakil Ketua PWNU Aceh Abdullah Basyah dalam taushiahnya mengharapkan, sekretariat Fatayat NU ini agar dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk jalannya rada organisasi serta juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ke dapan akan diupayakan membangun aula di lantai 2, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan organisasi dan masyarakat sekitar. [Nat Riwat/Abdullah Alawi]
<
div id=”_mcePaste” class=”mcePaste” style=”width: 1px;height: 1px;overflow: hidden”>
Fatayat NU Harus Perkuat Ekonomi Mandiri Masyarakat
Banda Aceh,
Fatayat Nahdlatul Ulama memiliki berbagai program pemberdayaan perempuan. Hal tersebut sebagai amanah organisasi yang harus dilakukan, baik di tingkat pusat hingga cabang dan ranting dictingkat desa atau gampong.
Hal itu disampaikan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU Hj. Margaret Aliyatul Maimunah dalam sambutannya pada pembukaan Konferensi Wilayah Fatayat NU Aceh, Jumat Malam (27/11) di Aula Balai Kota Banda Aceh.
“Diharapkan kepada pengurus Fatayat NU ke depan bagaimana caranya membuat organisasi ini agar lebih nyaman bagi kader dan anggotanya. Kemudian baru melakukan agara menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan Fatayat, bukan sebaliknya. Hal ini dapat dilaksanakan dengan cara menciptakan segmentasi garapan, yaitu para ibu atau perempuan muda di sekeliling kita serta harus melihat pada permasalah apa yang dihadapinya, dan Fatayat harus mendampinginya,” ujarnya.
Margaret menyebutkan, ada tiga hal yang utama harus diprogramkan oleh Pengurus Wilayah Fatayat NU Aceh. Pertama dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang mandiri, kesehatan reproduksi bagi perempuan muda dan peningkatan pendidikan perempaun, khususnya di Aceh yang tentu saja memiliki kekhususan.
Terkait dengan kemandirian ekonomi, Fatayat NU Aceh dituntut bagai mana caranya dapat mencetak kader atau anggota Fatayat yang mandiri secara ekonomi, sehingga dapat mengempangkan program ini kepada masyarakat. Saat ini di Fatayat Pusat telah digalakan pendirian koperasi sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Perlu diketahui, kenapa ekonomi ini sangat penting, bahwa akhir 2015 ini kita Indonesia akan mengahadi masyarakat ekonomi (MEA) dimana orang luar negeri dapat menginvestasi dan bekerja di negara kita dengan bebas. Jika saat ini perempuan muda tidak memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi, maka tentu saja akan mengalami keterpurukan ekonomi,” jelasnya.
Ditambahkan, persoalan lain yang sering dihadapi oleh perempuan terkait dengan kesehatan reproduksi, tentu saja semua perempuan mengalaminya. Oleh karena itu kita berharap Fatayat NU Aceh harus memasukkan program ini ke dalam program kerja PW Fatayat NU Aceh.
Selanjutnya persoalan pendidikan yang saat ini juga telah dibahas di beberapa pertemuan, bagaimana memberikan pendidikan kepada perempuan, karena para ibu-ibulah yang mendidik anak-anaknya, karena ibu akan mencetak hgenerasi penerus yang berkualitas untuk masa depan bangsa.
Tentu untuk mencapai itu, Fatayat NU harus memiliki kader yang kuat dan berkulaitas, kita mengharapkan pengurus Fatayat NU Aceh akan terus melakukan kaderisasi untuk melanjutkan amanah umat ini untuk memajukan lembaga dan mendidik masyarakat. Hal ini penting disampaikan, sebagai inovasi program-program Fatayat NU di provinsi Aceh di masa mendatang yang kadang sering kali terlupakan.
“Dalam konferensi ini saya tekankan bahwa, yang harus dipikirkan apa yang akan dirumuskan untuk kepengurusan lima tahun mendatang, agar lebih baik dari sebelumnya, minimal tidak lebih jelek dari sebelumnya,” pungkas Margaret.
Ketua PW Fatayat NU Aceh Hj. Abriati Yusuf, SE mengatakan, Fatyat NU ini merupakan organisasi sosial (badan otomom Nahdlatul Ulama) yang bersifat keagamaan, kemasyarakatan dan kekeluargaan yang berangotaan perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Dia menyebutkan, dalam konteks Konferensi Wilayah ke-X Fatayat NU Aceh memiliki makna penting dan strategis, forum ini diharapkan dapat memikirkan persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia khususnya di Aceh. Di antaranya permasalahan aktual yang dapat memberi danpak kepada perempaun terkait adanya komitmen negara-negara Asia Tenggara untuk untuk membentuk perdagangan bebas yang dikenal dengan MEA.
Abriati menambahkan, Kenferwil PW Fatayat NU Aceh dilakasanakan pada 27-29 November 2015 diikuti oleh seluruh pengurus cabang tingkat kabupaten kota di Seluruh Aceh, pada pembukaan Konferwil hadir Ketua PWNU Aceh Tgk. H. Faisal Ali, Sekretaris PWNU Aceh Asnawi M Amin dan para pengurus NU Aceh. Selain itu hadir juga Kepala Badan Daya Provinsi Aceh Dr. Bustami Usman mewakili Wakil Gubernur Aceh untuk menyampaikan arahan.
Sementara itu, pada Sabtu (28/11) Ketua PW Fatayat NU Aceh Hj. Abriati Yusuf bersama Ketua PWNU Aceh Tgk. H. Faisal Ali meresmikan Sekretariat Pengurus Wilayah Fatayat NU Aceh di jalan Cendana III No. 10 Jeulingke Banda Aceh. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti serta turut disaksikan oleh Sekum PP Fatayat Margaret, Ketua cabang Fatayat NU se-Aceh serta perangkat desa setempat.
Wakil Ketua PWNU Aceh Abdullah Basyah dalam taushiahnya mengharapkan, sekretariat Fatayat NU ini agar dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk jalannya rada organisasi serta juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ke dapan akan diupayakan membangun aula di lantai 2, diharapkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan organisasi dan masyarakat sekitar. [Nat Riwat/Abdullah Alawi]
Sumber: NU Online